Ini Alasan Tukang Pikul Jenazah Covid-19 di Cikadut Tak Mau Bantu Keluarga Korban Angkat Peti

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Tiga peti jenazah Covid-19 sempat telantar saat hendak dimakamkan ke liang lahat di TPU Cikadut, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung, Rabu (27/1/2021).

Sebab telantar, karena ada aksi mogok tim angkut peti jenazah yang biasanya dilakukan para pemuda di sekitar TPU Cikadut.

Selama pandemi, mereka terbiasa mengangkut peti jenazah. 

Pemkot Bandung tidak punya tim khusus untuk mengangkut peti jenazah dari tempat ambulans parkir ke liang lahat.

• Tukang Pikul Peti Jenazah Covid-19 di Cikadut Mogok, Sejumlah Jenazah Terlantar

Selama ini, keluarga jenazah meminta bantuan pada tim jasa pikul dengan imbalan uang. 

Imbalan uang itulah yang dimasalahkan Pemkot Bandung karena memberatkan.

Di sisi lain, Pemkot Bandung hanya menyiapkan tim gali dan urug saja, tidak menyiapkan tim angkut dan melarang tim pikul memungut uang.

• Angel yang Diduga Selingkuhan Wakil Ketua DPRD Sulut, Pernah Ikut Kontes Kencantikan, Masih 19 Tahun

"Sebenarnya kami juga bukan tidak ada rasa kemanusiaan untuk menolong lagi. Namun, kami juga memiliki perasaan lah karena banyaknya hujatan dari netizen bahkan dari instansi pejabat sekalipun kata-katanya mungkin kurang pas buat kami. Akhirnya kami hentikan dulu aktivitas memikul peti jenazah," ucap Fajar Ifana (39) selaku Koordinator Tim Pikul Jenazah Covid 19 di TPU Cikadut.

Karena aksi mogok itu, dia meminta maaf pada keluarga jenazah yang permintaan bantuannya tidak bisa dikabulkan sebagai bentuk kritik atas kebijakan Pemkot Bandung yang tidak jelas. 

"Hingga dari tadi pagi ada tiga jenazah yang datang, sempat terabaikan hingga berjam-jam nunggu. Akhirnya ahli waris yang angkut sendiri tanpa dilengkapi APD," ucap Fajar.

Ia menjelaskan, selama pandemi Covid 19, Pemkot Bandung tidak pernah memperhatikan mereka. Sedangkan di sisi lain, setiap keluarga jenazah membutuhkan tim pikul untuk angkut peti ke liang lahat.

• Pembunuh ABG di Karawang Ditangkap di Bandung, Baru Kenal Langsung Nyatakan Cinta dan Ditolak

"Alasan kami berhenti memikul karena kami sudah diabaikan selama 11 bulan tanpa ada perhatian dari pemerintah. Mungkin saatnya sekarang pemerintah memerhatikan kita disini, bahwa kami itu ada disini. Para pejabat jangan hanya melihat ke atas coba lihat ke bawah," ujarnya.

Dalam postingan di Instagram Walikota Bandung Oded M Danial menyebut aktivitas Fajar dan kawan-kawannya sebagai pungli. Fajar mengaku tersinggung.

"Seperti kami selalu dikatakan pungli yang terlontar dari akunnya Mang Oded. Juga ada kata-kata bahwa kami tega disaat-saat ada jenazah kita memanfaatkan, terus ada kata-kata kita itu berbisnis. Kami sebenarnya sudah memaafkan, cuma alangkah baiknya, bila si pejabat tersebut meminta maaf kepada rekan-rekan kami yang sudah tersudutkan," ujarnya.

Dampak aksi mogok ini, akhirnya, warga juga yang jadi korban. Lantas, sampai kapan aksi mereka.

"Mungkin aksi ini, kami sebenarnya bukan aksi ya, aksi kecil-kecilan ini mungkin kita gelar sampai ada keputusan dari pemerintah kepada kami sampai jelas," ujar Fajar.

• Sebanyak 7.000 Dosis Vaksin Covid-19 Tiba di Kabupaten Sumedang, Penyuntikan Mulai 29 Januari

Uraian hukum

Wali Kota Bandung Oded M Danial mengeluarkan Keputusan Walikota Nomor 469/Kep. 228 - Distaru/2020 tentang Penetapan Lokasi Pemakaman Umum Bagi Jenazah Korban Covid 19.

Di keputusan walikota itu, di bagian konsideran mengingat, teknis soal pemakaman jenazah Covid 19 masih mengacu pada dasar hukum Perda Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelayanan Pemakaman Mayat dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat. 

Di perda itu, pelayanan pemerintah terhadap pemakaman diatur di Pasal 4. Jenis pelayanan pemakaman yang diberikan pemerintah daerah meliputi :

1. Penyediaan tanah
2. Pengangkutan mayat
3. Pemindahan
4. Penyediaan tanah makam cadangan
5. Penyediaan tanah makam tumpang
6. Pemeliharaan kebersihan
7. Penitipan mayat
8. Penggalian dan Pengurugan

Lalu Pasal 33 mengatur struktur dan besaran tarif retribusi. 

Ayat 2 huruf h:
Penggalian dan pengurugan Rp 300 ribu per makam.

Aat 2 huruf a:
Pengangkutan mayat. Dalam kota Rp 60 ribu luar kota Rp 40 ribu/km paling sedikit 25 
km.

Pengangkutan mayat termasuk bagian dari pelayanan pemakaman mayat. Seperti ditulis di Pasal 4 poin 2. Hanya saja, pengangkutan mayat di perda itu mengatur soal pengangkutan mayat harus menggunakan mobil jenazah pemerintah atau badan hukum, seperti  diatur di Pasal 11 ayat 3.

Di perda itu, tidak ada aturan pengangkutan jenazah dari ambulans ke liang lahat.