Breaking News:

Amien Rais Laporkan Kasus Tewasnya 6 Laskar FPI ke Mahkamah Internasional, Diprediksi Akan 'Dicueki'

Kasus meninggalnya enam anggota laskar FPI ke International Criminal Court (ICC) atau Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda.

Editor: Giri
Kompas.com
Satu di antara adegan dalam rekonstruksi kasus penembakan kepada enam anggota FPI di Karawang, Senin (14/12/2020) dini hari. Kasus ini dilaporkan Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan ke International Criminal Court. 

TRIBUNAJABR.ID, JAKARTA - Kasus meninggalnya enam anggota laskar Front Pembela Islam (FPI) yang tewas di tangan polisi saat mengawal Rizieq Shihab ke International Criminal Court (ICC) atau Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda.

Namun Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yakin, kasus itu tak akan sampai ke pengadilan.

Komnas HAM beralasan, Indonesia bukan negara anggota Mahkamah Internasional karena belum meratifikasi Statuta Roma.

"Karena itu, Mahkamah Internasional tidak memiliki alasan hukum untuk melaksanakan suatu peradilan atas kasus yang terjadi di wilayah jurisdiksi Indonesia, sebab Indonesia bukan negara anggota (state party)," ujar Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, dalam keterangan tertulis, Senin (25/1/2021).

Adapun pelaporan kasus ini ke Mahkamah Internasional dilakukan Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) atas tewasnya enam laskar FPI yang digawangi Amien Rais dan koleganya.

Pelaporan ini berangkat dari kekecewaannya atas temuan Komnas HAM dalam kasus ini.

3 Puisi Joko Pinurbo yang Ada di Buku Kumpulan Puisi Perjamuan Khong Guan, Sastrawan Asal Sukabumi

Kabupaten Bandung Akan Gelar Rapid Test Antigen Kolosal, Targetnya 20 Ribu Warga

Taufan menjelaskan, Mahkamah Internasional lahir sebagai complementary untuk melengkapi sistem hukum domestik negara-negara anggota Statuta Roma.

Ia menyatakan, Mahkamah Internasional bukan peradilan pengganti atas sistem peradilan nasional suatu negara.

Dengan demikian, Mahkamah Internasional baru akan bekerja bilamana negara anggota Statuta Roma mengalami kondisi "unable" dan "unwilling".

Sesuai Pasal 17 Ayat (3) Statuta Roma, kondisi "unable" atau dianggap tidak mampu adalah suatu kondisi di mana telah terjadi kegagalan sistem pengadilan nasional secara menyeluruh ataupun sebagian.

Halaman
12
Sumber: Kompas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved