Breaking News:

Longsor di Sumedang

Butuh Rp 19 Miliar untuk Beli Rumah Subsidi bagi Warga Terdampak Longsor Cimanggung, Akan Direlokasi

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengatakan, untuk skema pertama warga akan direlokasi ke tanah khas Desa Tegalmanggung, Kecamatan Cimanggung.

Tribun Jabar
ILUSTRASI - Tim SAR gabungan terus mencari delapan korban yang belum ditemukan dalam longsor di Cimanggung. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - Pemerintah Kabupaten Sumedang masih mematangkan skema relokasi peremanen untuk korban terdampak longsor di Kampung Bojongkondang, RT 3/10, Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.

Total warga terdampak longsor yang harus direlokasi secara permanen itu sebanyak 131 KK, dengan rincian 41 KK dari zona 1 atau Bojongkondang dan 90 KK dari zona 2 atau Perumahan Satria Bumintara Gemilang (SBG).

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengatakan, untuk skema pertama warga akan direlokasi ke tanah kas Desa Tegalmanggung, Kecamatan Cimanggung.

"Untuk skema kedua langsung menempati atau membeli rumah di perumahan bersubsidi di daerah Pamulihan," ujarnya saat ditemui di Posko Pengungsian Perumahan SBG, Jumat (22/1/2021).

Terkait dua skema relokasi tersebut, saat ini pihaknya masih terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menentukan skema mana yang bakal dipilih.

Namun, kata Dony, pihaknya lebih merekomendasikan bantuan dalam bentuk uang, kemudian membeli rumah supaya mereka bisa cepat pindah dari daerah zona merah tersebut.

"Untuk itu dibutuhkan biaya total sekitar Rp 19 miliar untuk 131 KK yang berada di zona merah," kata Dony.

Baca juga: Pergerakan Tanah di Gegerbitung Sukabumi, 113 KK Mengungsi, di Rumah Kerabat hingga di Sekolah

Sebelumnya, Sekda Kabupaten Sumedang, Herman Suryatman, mengatakan, untuk skema yang kedua itu pihaknya akan kolaborasi dengan Asosiasi Perumahan Nasional (Asprumnas) yang menyediakan Perumahan El Hago di daerah Cilembu, Kecamatan Pamulihan.

Ia mengatakan, di lokasi itu ada 200 kapling, sehingga sebanyak 131 KK yang terdampak longsor sangat mungkin untuk dialihkan ke lokasi tersebut.

"Konsekwensinya apabila melihat standar biaya pembangunan, sekitar Rp 150 juta per unit rumah, termasuk di dalamnya sudah ada fasos dan fasum," ucapnya.

Untuk saat ini, pihaknya akan mencoba menganalisis skema mana yang akan dipilih untuk merelokasi warga terdampak longsor itu, kemudian jika sudah menemukan skema yang tepat, pihaknya akan langsung mengusulkan ke pemerintah pusat.

"Akan kita pilih skema mana yang akan kami usulkan ke Jakarta. Tentu nanti kementerian ATR/BPN bisa membantu men-sounding-kan ke lintas kementrian, termasuk permohonan bantuan untuk proses sertifikasinya sehingga warga mempunyai sertifikat," kata Herman.

Baca juga: Kocak, Arya Saloka Emosi Serang TV, Asyik Nonton Andin - Aldebaran Ikatan Cinta Tiba-tiba Iklan

Baca juga: Harga Daging Sapi Naik Ditingkat Pengepul, Pedagang di Kabupaten Bandung Pilih Pangkas Laba

Penulis: Hilman Kamaludin
Editor: Seli Andina Miranti
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved