Breaking News:

Longsor di Sumedang

Polisi Mulai Dalami Proses Perizinan Pembangunan Drainese Perumahan yang Longsor di Cimanggung

Berdasarkan keterangan ahli, drainase yang ada di perumahan tersebut tidak sesuai dengan kondisi geologi di lokasi longsor.

istimewa
Tim SAR Kembali Temukan 2 Korban Longsor Cimanggung, Total 38 Meninggal, Tersisa 2 Orang 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - Aparat kepolisian mulai mendalami proses pembangunan drainase yang dibangun developer perumahan di lokasi longsor, Kampung Bojongkondang, RT 3/10, Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.

Drainese tersebut yang berada di sekitar Perumahan Pondok Daud dan Perumahan PT Satria Bumintara Gemilang (SBG). Kedua perumahan ini memang saling berkaitan dalam bencana longsor yang menelan 40 korban jiwa itu.

Kapolres Sumedang, AKBP Eko Prasetyo Robbyanto, mengatakan, berdasarkan keterangan ahli bahwa drainase yang ada di perumahan tersebut tidak sesuai dengan kondisi geologi di lokasi longsor.

"Kami mendalami proses perizinan pembangunan drainase di lokasi," ujarnya saat ditemui di Mapolres Sumedang, Selasa (19/1/2021).

Dalam proses ini, kata Eko, kedua pihak developer sudah memberikan dokumen, terutama dari pihak perumahan SBG yang lerengnya mengalami longsor.

Kapolres Sumedang, AKBP Eko Prasetyo Robbyanto.
Kapolres Sumedang, AKBP Eko Prasetyo Robbyanto. (Tribun Jabar/ Hilman Kamaludin)

"Perumahan SBG yang longsor, berdiri sejak tahun tahun 1995. Sementara yang saat ini menjadi material longsor itu berupa drainase yang dibangun pada tahun 2019," kata Eko.

Namun, terkait hal ini pihak developer dari SBG masih meminta waktu untuk menjelaskan dokumen-dokumen perizinannya, sehingga polisi memberikan waktu hingga pekan depan untuk dilakukan pemeriksaan.

Baca juga: Dibanding Paksakan Liga 1 2021 Digelar Maret, Robert Alberts Sarankan PSSI Gelar Turnamen Dulu

"Setelah pemeriksaan selesai, kami akan langsung melakukan gelar perkara secara utuh, apakah statusnya bisa dinakian ke penyidikan atau tidak," ucapnya.

Ptl Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumedang, Agus Suherman, mengatakan, khusus untuk pembangunan perumahan Pondok Daud, perizinannya menggunakan Perda nomor 2 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW).

"Dalam perda itu tidak mengsyaratkan harus ada kajian geologi maupun tata lingkungan," kata Agus.

Namun, pada Perda nomor 4 tahun 2018 tentang tata ruang, bahwa perizinan pembangunan perumahan itu memang harus ada syarat kajian geologi, sehingga izin mendirikan bangunan (IMB) untuk dua perumahan tersebut bisa keluar.

"Tapi dari tahun 2018 hingga saat ini, kami belum mengeluarkan izin apa-apa lagi," ucapnya.

Baca juga: Kota Tasik Menduduki Peringkat Kedua Terburuk Penerapan Prokes, Plt Wali Kota Berharap Jadi Cambuk

Baca juga: Kakek Renta di Bandung Digugat Anaknya Rp 3 Miliar, Mau Jual Tanah untuk Dibagi Rata Malah Dibentak

Penulis: Hilman Kamaludin
Editor: Seli Andina Miranti
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved