Setelah Dijarah, Distribusi Bantuan untuk Korban Gempa Sulbar Akan Dikawal Polisi dan TNI

TRIBUNJABAR.ID, MAJENE - GEMPA berkekuatan 6,2 magnitudo di Mamuju, Sulawesi Barat, Jumat (15/1), meninggalkan duka mendalam. Sebanyak 73 orang meninggal.

Mereka yang selamat sangat membutuhkan bantuan.

HINGGA Minggu (17/1), penyaluran bantuan terhadap para pengungsi masih belum merata.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Raditya Jati juga mengatakan bahwa distribusi bantuan untuk para korban gempa di Sulbar kini mendapat pengawalan ketat dari petugas baik Polri maupun TNI.

"Sudah ada segera dilakukan pengetatan keamanan terutama TNI-Polri setempat terutama di titik yang terjadi penjarahan sudah dilakukan pengamanan," kata dia.

Untuk itu dia meminta warga tak segan melaporkan kepada petugas bila ada penjarahan terhadap proses distribusi bantuan untuk korban gempa.

"Jadi sambil memantau, kalau ada informasi, bisa koordinasikan ke kami agar kami koordinasi ke posko, kalau ada info penting, tolong sampaikan ke kami," ucapnya.

Kabar penjarahan bantuan itu merebak setelah beredarnya beberapa video di media sosial.

Relawan Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) Makassar mengaku diadang dan dijarah saat akan memberi bantuan korban gempa di perbatasan Kabupaten Majene - Kota Mamuju, Sulawesi Barat, Sabtu (16/1).

Karena khawatir dengan keselamatan diri, para petugas relawan tersebut membiarkan logistik itu diambil warga hingga habis.

Kepala Pusat Pengendali Operasi BNPB Bambang Surta Putra mengakui bila penjarahan bantuan di tengah bencana telah terjadi.

Namun ia tak menyebut di daerah mana penjarahan tersebut dilakukan.

"Penjarahan berdasarkan yang info kami dapatkan ini memang sempat terjadi," kata Bambang melalui virtual, Sabtu (16/1).

Ia mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk melakukan penyelidikan terkait kasus penjarahan bantuan saat ini.

Pihak BNPB juga menjalin kerja sama dengan aparat keamanan untuk melakukan proses sterilisasi guna meningkatkan pengamanan terutama bagi daerah yang dianggap rawan saat proses distribusi bantuan.

"Tapi saat ini sedang dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian setempat. Selain itu juga sudah dilakukan upaya penanganan untuk pengamanan bagi jalur yang dikhawatirkan," kata Bambang.

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini membantah kejadian itu sebagai penjarahan.

Menurutnya, jalur penghubung antara Kota Makassar dan Kabupaten Mamuju sempat terputus kemudian mengakibatkan pengiriman bahan bantuan berupa pangan untuk korban gempa bumo di Mamuju dan Majene memakan waktu hingga sekitar enam jam.

"Jadi begini, ada beberapa video yang beredar bahwa seolah-olah itu penjarahan. Tapi kejadian sebetulnya bukan begitu."

"Memang karena kemarin (jalur penghubung) Makassar dengan Mamuju itu terputus karena ada longsoran."

"Mungkin sekarang baru dikerjakan," kata Risma kepada wartawan di Surabaya, Sabtu (16/1).

"Sehingga bahan kebutuhan pangan kita itu harus muter, kurang-lebih enam jam. Jadi baru tadi pagi sampai, karena mestinya sembilan jam. Tapi ditambah muter lagi enam jam baru sampai. Kita baru bisa membagi. Mungkin mereka juga kelaparan kondisinya," imbuh politikus PDIP itu.

Risma menegaskan situasi pascabencana ini harus dibaca, karena toko dan pasar di Mamuju tidak beroperasi saat ini.

"Kita harus bisa membaca situasi, karena tidak ada pasar yang buka, tidak ada toko yang buka. Karena semua takut, sehingga semua mengungsi. Semua bahan makanan yang kita bawa dari Palu dan Makassar," ucap Risma.(tribun network/san/sen/dod)