Tak Mau Jadi Klaster Baru, DPRD Kabupaten Sukabumi Bahas Belajar Tatap Muka, Akan Lakukan Simulasi

Laporan Kontributor Kabupaten Sukabumi M Rizal Jalaludin

TRIBUNJABAR.ID, SUKABUMI - Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, lakukan rapat Konsultasi Persiapan Sekolah Tatap Muka di Ruang Badan Musyawarah (Banmus), Rabu (6/1/2021).

Rapat tersebut dilakukan bersama Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan juga Depag Kabupaten Sukabumi.

Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Yudha Sukmagara mengatakan, rapat konsultasi dilakukan karena pihaknya tidak ingin terjadi klaster baru Covid-19 apabila belajar tatap muka dilakukan.

"DPRD Kabupaten Sukabumi meminta penjelasan seluruh OPD yang hadir tadi, dari tentang kesiapan tersebut dan juga sistem apa yang akan diberlakukan, karena kita punya kekhawatiran apabila ini dimulai apakah akan menjadikan klaster baru Covid-19," ujarnya kepada wartawan seusai rapat.

Tak hanya itu, dalam rapat, DPRD juga menghadirkan tiga direktur rumah sakit, yakni Direktur RSUD Sagaranten, Palabuhanratu dan Sekarwangi.

"Tadi kami juga mengundang direktur-direktur rumah sakit, Sagaranten, Palabuhanratu dan Sekarwangi untuk kita minta keterangan perihal kesiapan, kesiapan dari rumah sakit, beserta puskesmas-puskesmas di Kabupaten Sukabumi apabila ada sebuah klaster baru dari dunia pendidikan ini," terangnya.

Baca juga: Camat Ungkap Penyebab Banjir yang Genangi Ratusan Hektar Sawah di Majalengka, Akan Lakukan Ini

"Karena kita sangat mengkhawatirkan terjadi klaster baru. Apabila ada klaster baru kalau misalnya tidak dipersiapkan penanggulangannya, penanganannya, ini akan menjadi hal yang tidak kita inginkan," jelasnya.

Penerapan SOP Sekolah/Belajar Tatap Muka

Yudha mengatakan, dalam rapat pihaknya mendapatkan informasi dari Dinas Pendidikan dan Kesehatan, bahwa Standar Operasional (SOP) protokol kesehatan saat belajar tatap muka sudah disosialisasikan.

Namun, pihaknya tetap saja merasa khawatir SOP itu tidak dapat diawasi dengan optimal. Kendati demikian, Yudha meminta SOP itu benar-benar diawasi agar tidak ada klaster baru.

"Terus tadi juga ada masukan dari Dinas Pendidikan dan juga informasi dari Dinas Kesehatan bahwa pemberlakuannya pun dengan SOP sudah disosialisasikan dari akhir tahun lalu, bahwa SOP protokoler kesehatan dan segala macamnya memang harus diberlakukan, kekhawatiran kami apakah SOP ini bisa diawasi dengan optimal atau tidak," katanya.

"Karena Covid-19 ini kan perlu sebuah pemantauan penanganan yang khusus, apalagi mengenai perihal SOP kesehatan yang akan diberlakukan untuk anak-anak di Sekolah," ujarnya.

Menurutnya, meskipun anak-anak memiliki imunitas atau daya tahan tubuh tinggi, tetap saja pihaknya khawatir Covid-19 menyebar.

Baca juga: Bank Papua Tolak Bayar Sisa Kontrak, Persipura Jayapura Bubarkan Tim, Hentikan Seluruh Aktivitas

"Kami khawatir, sebetulnya anak-anak dibawah umur ini, anak-anak umur 6 tahun ini mempunyai kekuatan imun lebih baik daripada orang-orang tua, jadi sebetulnya imun daya tahan tubuhnya kuat. Tetapi, anak-anak ini bisa dijadikan courier membawa virus tersebut ke rumah, nah ini yang harus kita jaga sama-sama," tegasnya.

Tak hanya soal anak-anak atau peserta didik, DPRD juga menanyakan mengenai kesehatan para guru. Yudha tidak ingin guru menjadi awal penyebaran virus seperti yang terjadi beberapa waktu lalu terjadi klaster pesantren, yang diawali dari guru pesantren tersebut.

"Terus yang kedua pun juga bagaimana dengan kesehatan para guru, jangan sampai pada saat kemaren ada klaster di pesantren-pesantren, itu diawali dari guru madrasahnya. Ini yang betul-betul kita godok, jadi sebetulnya kita hari ini betul-betul diskusi, masukan dan bagaimana cara menerapkan apabila nantinya diberlakukan tatap muka," tuturnya.

Dilakukan Simulasi

Yudha menjelaskan, dengan berbagai masukan dan pemaparan para OPD yang hadir dalam rapat.

Telah diputuskan akan melalukan simulasi pembelajaran tatap muka, simulasi tersebut, kata Yudha, akan dilakukan di wilayah yang aman dari Covid-19 atau tingkat penyebaran sedikit.

"Jadi kita akan coba dulu dengan simulasi. Jadi simulasi dimana daerah zona-zona Covid-19 ini tidak merah, disitu akan dimulai secara simulasi dulu di dalam pelaksanaanya dengan SOP yang sudah disepakati," ujarnya.

"Nanti tinggal melihat daripada penerapan SOP-nya. Jadi ranahnya ada di Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan harus mensosialisasikannya kepada kepala-kepala sekolah dan itu wajib dilakukannya. Jangan sampai nanti ada sekolah ditunjuk untuk belajat secara tatap muka tetapi tidak melakukan secara optimal," katanya.

Pihaknya juga akan melakukan pengecekan terhadap sekolah yang akan dimulai simulasi. Ia menegaskan, dalam simulasi pun harus dilakukan SOP protokol kesehatan dengan ketat.

Baca juga: Bank Papua Tolak Bayar Sisa Kontrak, Persipura Jayapura Bubarkan Tim, Hentikan Seluruh Aktivitas

"Kita akan cek kira-kira sekolah mana dengan tingkat Covid-19 rendah yang akan dimulai simulasi. Apabila SOP tidak dilaksanakan kemungkinan penyebaran akan sangat mudah, tapi apabila SOP nya dilaksanakan secara optimal, kemungkinan akan bisa menutup," tegasnya.

Khawatir Penyebaran saat Siswa Berangkat ke Sekolah

Yudha menyebut, penyebaran Covid-19 di angkutan umum yang biasa para siswa gunakan untuk pergi ke sekolah harus menjadi perhatian khusus saat pembelajaran tatap muka dilakukan.

Untuk itu, pihaknya telah meminta Dinas Perhubungan (Dishub) untuk meminimalisir penyebaran Covid-19 di angkutan umu atau angkutan kota (angkot).

"Terus yang kedua ada hal memang kita khawatirkan yaitu pada saat anak kita ini berangkat ke sekolah. Nah, disitu kan mereka kebanyakan memakai kendaraan umum, yang kendaraan umum tadi ada Dishub disini, tadi kira-kira hal apa yang harus dilakukan agar tidak terjadi kontak, harus ada sosial distancing, nah di angkot sendiri kan kita tidak tahu," kata Yudha.

"Nah ini kekhawatiran itu pun harus dijadikan sebuah bahan bagi Dinas Perhubungan untuk bisa meminimalisir, malah mentiadakan hal-hal yang bisa mengakibatkan terjadinya penyebaran Covid-19," ujar Yudha menegaskan.

Baca juga: Vaksinasi di Kabupaten Cirebon Dimulai Bulan Depan, Bupati: Khusus Nakes

Namun, Yudha menilai, ada hal baik yang didapat saat sekolah tatap muka dilakukan, dimana guru mensosialisasikan hidup sehat, melakukan 3M (memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan) kepada anak-anak agar bisa dilakukan di rumah, bahkan saat dalam perjalanan ke sekolah.

"Tapi ada hal baik, nilai baiknya adalah apabila anak-anak ini tersosialisasikan hidup secata higenis, hidup secara bersih dan itu diterapkan di sekolahan, pasti mereka pun akan membawa pulang hal itu. Karena anak-anak ini dengan guru itu suka nurut daripada dengan orangtuanya," pungkasnya.

Yudha menambahkan, kewenangan simulasi pembelajaran tatap muka tersebut terdapat di Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan atau Satgas Covid-19.

Baca juga: Vaksinasi di Kabupaten Cirebon Dimulai Bulan Depan, Bupati: Khusus Nakes

Baca juga: Antisipasi Bencana Banjir Terulang di Wilayah Pantura, BPBD Lakukan Penyodetan Sungai Cipunagara