Pemerintah Larang Aktivitas FPI

Ini yang Dilakukan Pengacara dan Habib Rizieq Setelah Pemerintah Anggap FPI Bubar dan Stop Aktivitas

Setelah pemerintah mengumumkan FPI bubar secara de yure karena perizinan tak memenuhi syarat, pengacara FPI langsung bertemu Habib Rizieq.

Editor: Kisdiantoro
TRIBUNNEWS.COM/JEPRIMA
Pemimpin Front Pembela Islam (FPI), Muhammad Rizieq Shihab didampingi kuasa hukumnya, Munarman tiba di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu (12/12/2020). Hari ini pemerintah larang semua aktivitas FPI dan anggap FPI bubar. 

Ini yang Dilakukan Pengacara dan Habib Rizieq Setelah Pemerintah Anggap FPI Bubar dan Larang Aktivitas, Pemakian Logo

Setelah pemerintah larang aktivitas FPI dan mengumumkan FPI Bubar secara de yure karena perizinan tak memenuhi syarat, pengacara FPI langsung bertindak.

Ketua Bantuan Hukum FPI Sugito Atmo Prawiro langsung menghubungi Habib Rizieq Shihab yang kini sedang ditahan karena kasus kerumunan.

Setelah pertemuan pengacara dan Habib Rizieq itu, pihak FPI baru akan menentukan langkah hukumnya.

Baca juga: FPI Dibubarkan Pemerintah, FPI Cianjur Tunggu Petunjuk Pusat

Baca juga: Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun, Ini Penjelasan Ustadz Abdul Somad Soal Tahun Baru Zaman Nabi

Baca juga: FPI Tak Boleh Konferensi Pers Setelah Dibubarkan, Polisi: Kalau Atas Nama Pribadi Silakan

//

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Ketua Bantuan Hukum Front Pembela Islam Sugito Atmo Prawiro langsung melapor ke Pimpinan FPI Rizieq Shihab terkait langkah pemerintah membubarkan ormas tersebut.

"Saya ketemu HRS ( Rizieq) dulu," kata Sugito saat dihubungi, Rabu (30/12/2020).

Sugito pun belum bisa memberikan komentar soal langkah pemerintah membubarkan FPI. Ia baru akan memberikan pernyataan setelah bertemu Habib Rizieq yang saat ini ditahan di Polda Metro Jaya akibat kasus kerumunan.

Pemerintah memutuskan untuk menghentikan kegiatan dan membubarkan organisasi massa Front Pembela Islam ( FPI).

Keputusan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam pada Rabu (30/12/2020).

"Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI," ujar Mahfud MD.

"Karena FPI tidak lagi memiliki legal standing baik sebagai ormas maupun organisasi biasa," ujar dia.

Menurut Mahfud MD, keputusan pemerintah ini sudah sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satunya adalah putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Ormas.

Dengan tidak adanya legal standing terhadap ormas FPI, maka Mahfud minta pemerintah pusat dan daerah untuk menolak semua kegiatan yang dilakukan FPI.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pemerintah Bubarkan FPI, Kuasa Hukum Lapor ke Rizieq"

Sumber: Kompas
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved