Mahfud MD Mau Aktifkan Polisi Siber, Menurut Pengamat Begini Seharusnya Sikap Pemerintah

Pemerintah menyatakan akan mengaktifkan kepolisian siber pada 2021.Hal itu disampaikan Menteri K

Editor: Ichsan
KOMPAS.com/Haryantipuspasari
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD 

TRIBUNJABAR.ID - Pemerintah menyatakan akan mengaktifkan kepolisian siber pada 2021.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam wawancara khusus dengan Kompas.id, Kamis (17/12/2020).

"Serangan digital memang dilematis, tetapi kami sudah memutuskan ada polisi siber," kata Mahfud dikutip dari Kompas.id, Sabtu (26/12/2020).

Menurut Mahfud, polisi siber akan diaktifkan secara sungguh-sungguh karena terlalu toleran juga akan berbahaya.

Adapun polisi siber yang dimaksud Mahfud berupa kontra narasi.

Baca juga: Anak Tujuh Tahun Diculik, Dijadikan Jaminan, Ditukar dengan Dua Tabung Gas 3 Kg

Seberapa besar urgensi memasifkan polisi siber di dunia maya? 

Pengamat media sosial Enda Nasution mengatakan, negara memang perlu hadir di ruang ruang digital, termasuk di media sosial.

Menurut dia, ruang digital juga merupakan ruang publik yang membawa dampak signifikan pada beberapa aspek.

"Maka sudah sewajarnya pemerintah dalam rangka menjaga dan melindungi hak warga negara yang lain juga hadir di situ," kata Enda saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (26/12/2020).

Menurut dia, yang bisa dilakukan berupa patroli siber atau kampanye secara positif. Pemerintah juga harus memahami budaya online yang saat ini berkembang di masyarakat.

Baca juga: Bocah 12 Tahun Maling Duit Rp 13 Juta di Hotel, Buat Ngelem dan Main Game Online

"Cermati budaya online yang ada, jangan hanya fokus di penindakan tapi juga pencegahan," kata dia.

Enda menyebutkan, pemerintah juga harus dalam koridor hukum dan semangatnya melindungi kebebasan serta kenyamanan berekspresi, bukan melakukan represi.

Ketika ditanya soal sebaran informasi palsu, menurut Enda, kini semakin banyak.

Hal ini terjadi karena semakin banyaknya pengguna media sosial dan berkembangnya aplikasi.

"Dipicu dari isu politik terutama di Pilpres 2014, Pilkada DKI 2016. Pilkada-pilkada di berbagai provinsi 2018, Pilpres 2019," ujar Enda.

Halaman
12
Sumber: Kompas
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved