Fraksi PKS DPRD Jabar Dorong Bantuan Sosial Covid-19 untuk Masyarakat Dilanjutkan pada 2021
Fraksi PKS DPRD Jabar menekankan dan mendorong kebijakan-kebijakan prorakyat kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat di tengah pandemi Covid-19.
Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam | Editor: Giri
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Syarif Abdussalam
TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Barat, Haru Suandharu, mengatakan bahwa PKS Jabar selalu menekankan dan mendorong kebijakan-kebijakan prorakyat kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung.
Fraksi PKS DPRD Jabar, kata Ketua DPW PKS Jabar tersebut, mendorong sembilan raperda yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
"Lima raperda sudah selesai, ada tiga lagi saat ini termasuk salah satunya Raperda RPJMD karena terjadinya masa pandemi Covid-19 sejak Maret hingga Desember 2020 ini," kata Haru saat menjelaskan paparan Refleksi Akhir Tahun 2020 Fraksi PKS DPRD Jabar, Jumat (18/12/2020) petang.
Haru memandang, RPJMD 2018-2023 pun harus mengalami perubahan, mengingat situasi pandemi Covid-19 yang diperkirakan masih panjang.
"Dalam APBD Perubahan 2020, misalnya, Pemprov Jabar masih memprioritaskan pembangunan fisik seperti alun-alun beberapa kabupaten/kota serta Command Center. Seharusnya apa yang menjadi konsen Pemprov Jabar, seperti refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 harus dimaksimalkan," kata Haru Suandharu.
Haru melihat, saat ini kebijakan yang ada belum maksimal berpihak kepada rakyat.
"Saya berharap anggota Fraksi PKS DPRD Jabar dan DPRD di kabupaten dan kota tetap kritis. Bagaimanapun fungsi DPRD tidak boleh berkurang dalam pengawasan dan pengontrolan anggaran, apalagi di saat masa pandemi ini," katanya.
Fraksi PKS DPRD Jabar, katanya, bersikap agar Gubernur Jabar melanjutkan bantuan sosial Covid-19 di tahun 2021.
"Di pusat berlanjut, kenapa di Jabar tidak? Harusnya berlanjut. Kami akan mengkritisi hal ini," kata Haru.
Perihal anggaran pembangunan di tahun 2021 pun, katanya, tak ada recofusing maksimal untuk penanganan Covid-19 di tahun 2021.
Haru meminta penanganan Covid-19 di Jabar, harus maksimal karena jumlah penduduk di Jabar paling tinggi.
"Kemarin usul kami di Fraksi PKS DPRD Jabar terkait vaksin Covid-19 didengar pemerintah pusat. Seharusnya di Jabar pun, tentang penanganan Covid-19 ini, didengar. Saya melihat hanya gimmick subtansinya, sehingga kami bersikap RPJMD 2018-2023 harus diubah, yang saat ini masih dibahas di tingkat pansus, sebelum nantinya mengesahkan anggaran murni 2021," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, DPW PKS Jawa Barat dan Fraksi PKS DPRD Jawa Barat menggelar refleksi akhir tahun 2020, menyikapi pembangunan di Jawa Barat selama satu tahun.
Kegiatan refleksi sebelumnya digelar secara offline pada akhir tahun 2019. Namun karena tahun 2020 ini dalam masa pandemi Covid-19, maka digelar secara online.
