Breaking News:

Pilkada Kabupaten Pangandaran

Gugatan Kubu Aman Terkait Hasil Pilkada Pangandaran 2020 Sudah Terdaftar di MK

Dalam akta itu, berkas permohonan yang diajukan pemohon di antaranya, surat kuasa, permohonan, permohonan DOC, KTA BAS, serta KTP paslon

Tribun Jabar/ Hilman Kamaludin
Calon Bupati Pangandaran nomor urut 2, Adang Hadari saat menyalurkan hak pilihnya, Rabu 9 Desember 2020. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, PANGANDARAN - Kubu pasangan calon bupati dan wakil bupati Pangandaran nomor urut 2, Adang Hadari-Supratman (Aman) resmi melakukan gugatan terkait perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil Pangandaran dalam Pilkada Pangandaran 2020 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pengajuan permohonanan gugatan dengan akta nomor 15/PAN.MK/AP3/12/2020 itu tercatat pada Kamis (17/12/2020) pada pukul 22.30 WIB dengan termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pangandaran.

Komisioner Komisi KPU Kabupaten Pangandaran, Divisi SDM dan Partisipasi Masyakarat, Maskuri Sudrajat, mengatakan, terkait gugatan dari kubu pasangan Aman ini pihaknya memang sudah menerima informasi dari MK.

"Betul, gugatannya sudah terdaftar di MK sesuai akta pengajuan permohonan pemohon," ujarnya saat ditemui di Kantor KPU Kabupaten Pangandaran, Jumat (18/12/2020).

Dalam akta itu, berkas permohonan yang diajukan pemohon di antaranya, surat kuasa, permohonan, permohonan DOC, KTA BAS, serta KTP Adang Hadari dan KTP Suprtaman.

Maskuri mengatakan, untuk saat ini pihaknya masih menunggu petitum atau pokok-pokok gugatan yang diajukan dari kubu pasangan Aman tersebut.

"Artinya kalau itu menyangkut data, kami sudah siap, baik dari data di TPS maupun data di tingkat kabupaten," kata Maskuri.

Selain itu, pihaknya juga bakal segera melakukan konsolidasi di internal KPU untuk mempersiapkan segalanya agar pihaknya langsung siap ketika perkaranya sudah diajujan ke MK.

"Itu semua harus disiapkan, karena jika perkaranya sudah diajukan dan di-acc oleh MK, maka kami juga bisa mempersiapkan segalanya," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Tim Pemenangan pasangan Aman, Taufiq Martin, mengatakan, gugatan ke MK tersebut dilayangkan karena pada Pilkada Pangandaran 2020 diduga terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif, terutama masalah politik uang.

"Jadi, sekarang kita upayakan ke Bawaslu dan ke MK (mengajukan gugatan)," ujar Taufik saat dihubungi Tribun Jabar melalui sambungan telepon, Rabu (16/12/2020).

Pihaknya juga memastikan, semua persyaratan untuk mengajukan gugatan ke MK itu sudah disiapkan dan saat ini sedang melakukan gelar perkara dengan tim kuasa hukum pasangan Aman.

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved