Kritik Anggota DPR, Pemerintah Harus Perbaiki Komunikasi Publik Soal Vaksinasi Covid-19

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Anggota DPR RI M Farhan menilai komunikasi publik oleh pemerintah terkait vaksinasi Covid-19 belum berjalan dengan baik.

Padahal, seharusnya vaksinasi Covid-19 itu jadi solusi paling ampuh mengakhiri pandemi.

"Ada lima juru bicara yang ditunjuk pemerintah untuk menjelaskan tentang vaksin. Tapi justru belum bisa menenangkan masyarakat terkait vaksin," ucap M Farhan di Bandung, Senin (14/12/2020).

Baca juga: VIDEO-8 Daerah di Jawa Barat Beresiko Tinggi Penyebaran Covid-19, Pemprov Siapkan Tempat Isolasi

Baca juga: Daerah Ini Rencanakan Pengadaan Rumah Singgah Isolasi Khusus Covid-19

Ia mencontohkan, masyarakat yang ada saat ini banyak yang merasa takut dengan vaksinasi.

Padahal, vaksinasi jadi solusi utama mengakhiri pandemi.

"Narasi komunikasi publik yang dibangun oleh pemerintah tidak jelas. Vaksin ini harus dipersepsikan sebagai apa? Solusi semua permasalahan akibat pandemik? Atau salah satu dari sekian banyak solusi," ucapnya.

Karena komunikasi publik yang tidak maksimal, dampaknya, masyarakat jadi berspekulasi soal keberadaan vaksin.

"Akibatnya sekarang masyarakat berspekulasi macam-macam soal vaksin Covid-19 ini. Mulai dari risiko dan manfaatnya, sampai ke pertanyaan siapa yang dapat gratis, siapa yang wajib, siapa yang harus bayar," ujarnya.

Farhan menambahkan, belum lama ini, DPR RI sebagai lembaga aspirasi rakyat menerima petisi yang meminta vaksin Covid 19 digratiskan.

Hal itu sebagai respons dari pernyataan Menkes ihwal 25 juta dosis gratis, 75 juta dapat dibeli masyarakat yang ditetapkan secara sepihak. 

"Bahkan Menkes juga tidak clear, siapa yang wajib dan siapa yang bisa beli. Jadi, bisa disimpulkan sampai sekarang masalah vaksin ini masih sangat belum jelas untuk masyarakat," katanya.

Di sisi lain, Bio Farma sebagai BUMN sudah siap mendistribusikan vaksin.

Namun, kendalanya saat ini yakni soal komunikasi.

"Kalau sudah menyiapkan sistem distribusinya, ada rasa optimistis. Tetapi tidak menjawab distribusi dari puskesmas ke masyarakat. Apakah akan dilakukan program seperti Pekan Imunisasi Nasional secara serempak?, Atau kah akan diberikan secara selektif sesuai prioritas. Makanya, diharapkan pemerintah bisa memberikan transparansi program vaksinasi nasional ini," katanya.

Baca juga: Cucu Takut Saat Dengar Suara Pergerakan Tanah, Seperti Suara Kaca Pecah, Khawatir Rumah Roboh

Baca juga: Kasus Covid-19 di Sukabumi Bertambah, Rata-rata Pasien Tak Miliki Gejala Ini