Inovasi SAKIP Desa Gagasan Bupati Sumedang Layak Diterapkan di Seluruh Pemda di Indonesia
Inovasi ini penerapan pertama di Indonesia. SAKIP Desa mengarahkan pengelolaan keuangan desa lebih transparan, akuntabel dan berorientasi hasil
Penulis: Kemal Setia Permana | Editor: Dedy Herdiana
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Jabar, Kemal Setia Permana
TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG – Pemerintah Kabupaten Sumedang terus berupaya mengelola pemerintahan daerah agar lebih maju dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.
Satu diantaranya adalah melalui inovasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Desa.
Inovasi ini merupakan penerapan pertama di Indonesia dan digagas langsung Bupati Sumedang H Dr H Dony Ahmad Munir ST MM.
”SAKIP Desa mengarahkan pengelolaan keuangan desa lebih transparan, akuntabel dan berorientasi hasil. Dengan begitu diharapkan dana desa dan sumber keuangan desa lainnya dikelola secara akuntabel dan berbasis kinerja,” kata Dony di kantornya, Minggu (13/12/2020).
Baca juga: Pemkab Sumedang Luncurkan Berbagai Inovasi, Dukung Kinerja Pelayanan kepada Masyarakat
Dony menyebutkan bahwa pelaksanaan SAKIP Desa dimulai dari perencanaan pembangunan desa, dilanjutkan dengan melaksanakan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, dan pelaporan kinerja, hingga pada evaluasi dan pembinaan kinerja.
Dalam implementasi penerapan SAKIP Desa, Pemkab Sumedang juga telah meluncurkan e-SAKIP Desa sebagai aplikasi digital yang memiliki manajemen berbasis kinerja, berorientasi hasil dan ditetapkan sistemik.
”Aplikasi ini merupakan sinergitas antara pemerintah kabupaten, kecamatan dan desa yang ditransformasikan menjadi platform digital dengan nama e-SAKIP Desa. Dengan begitu, semua kepala desa bisa bekerja secara efisien dan akuntabel,” katanya.
Dony menyadari bahwa di balik perubahan sistem ini tidak mudah untuk menjalankan SAKIP Desa di tingkat bawah. Oleh karena itu, bupati, wakil bupati hingga sekretaris daerah pun turun menyosialisasikan di lapangan.
Hasilnya, inovasi dan gerakan bersama SAKIP Desa tidak hanya membuahkan hasil di internal pemerintah, namun rupanya mulai ”harum” tercium daerah lain.
"Ini dibuktikan dengan sampai saat ini sudah ada beberapa kabupaten kota datang ke Sumedang yang datang untuk mempelajari dan mengimplementasikan SAKIP Desa dan e-SAKIP di daerah masing-masing," kata Dony.
Terpisah, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, Drs H Herman Suryatman MSi, membenarkan bahwa sejumlah daerah telah berkunjung ke Sumedang untuk melakukan studi SAKIP Desa.
"Di antaranya, Kabupaten Jombang, Karawang, Majalengka dan Kota Banjar," ujar Herman.
Menurut Herman, SAKIP Desa muncul dilatarbelakangi oleh pengelolaan keuangan di pemerintahan desa yang dinilai masih belum baik serta belum berorientasi hasil.
Sementara selama ini berbagai bantuan keuangan yang turun ke desa-desa relatif besar namun belum dikelola baik. Di sisi lain, angka kemiskinan dan stunting Sumedang masih di atas rata-rata Jawa Barat.
