Sprindik Ditujukan kepada Menteri BUMN Erick Thohir Beredar, Ketua KPK Firli Bahuri Minta Diusut

"Demikian pula untuk penyelenggara rapid test, apa pun itu, fasilitas kesehatan mohon agar menjaga kualitas rapid test tersebut.

"Agar apabila digunakan dapat memberikan hasil yang optimal," pinta Wiku.

Wiku juga meminta laboratorium yang mengadakan tes polymerase chain reaction (PCR) Covid-19, juga melakukan optimalisasi dalam hasil tes.

Sebab, Wiku mengatakan, kenaikan pengetesan Covid-19 sangat tergantung pada kualitas laboratorium dan tenaga kesehatan.

Oleh karena itu, Wiku mengingatkan, reagen yang dimiliki harus dipastikan berkualitas baik, dan pelaksanaan tes juga dilakukan dengan protokol yang baik dan benar.

"Sambil menjaga keselamatan keamanan dari seluruh laboran yang bekerja di laboratorium."

"Karena seluruh petugas kesehatan ini adalah garda penting di dalam diagnosis atau identifikasi kasus," papar Wiku.

Sementara, Indikator Politik Indonesia mengeluarkan hasil survei Pemuka Opini dengan tema 'Efek Kepemimpinan dan Kelembagaan dalam Penanganan Covid-19', Kamis (20/8/2020).

Dalam survei itu, mayoritas responden menilai penggunaan rapid test sebagai identifikasi awal, dinilai kurang efektif dalam mencegah penyebaran Covid-19.

"Mayoritas, di atas 50 persen, menyatakan rapid test tidak efektif sama sekali," ujar Direktur Eksekutif Survei Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, Kamis (20/8/2020).

Responden yang menilai rapid test tidak efektif terbagi kedua pilihan.

Sebanyak 40,8 persen responden menilai rapid test kurang efektif, sementara 16,1 persen menilai sama sekali tidak efektif.

Sehingga, jika ditotal, akan tercatat 56,9 persen responden menilai rapid test tidak efektif secara keseluruhan.

"Total ada 56,9 persen elite yang menganggap rapid test ini tidak efektif," cetusnya.

Di sisi lain, Burhanuddin mengatakan hanya 3,3 persen responden saja yang menilai rapid test sangat efektif.

Sedangkan 39,1 persen lainnya menilai rapid test cukup efektif untuk mengidentifikasi seseorang terserang virus atau tidak.

Adapun dalam survei kali ini, responden merupakan pemuka opini nasional dan daerah.

Total responden berjumlah 304 dan berasal dari 20 kota di Indonesia.

Mereka terdiri dari tokoh yang memiliki informasi lebih luas dibandingkan masyarakat umum tentang penanggulangan Covid-19 di Indonesia.

Mereka antara lain adalah akademisi yang menjadi rujukan media, redaktur politik dan kesehatan media, pengusaha, pengamat kesehatan, sosial dan politik, dan tokoh organisasi masyarakat.

Juga, organisasi keagamaan, LSM, dan organisasi profesi. (*)

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Sprindik Palsu Erick Thohir Beredar, Ketua KPK Perintahkan Deputi Penindakan Ungkap Pelakunya