Dari 52 Pasien Covid-19, Hanya 2 Orang yang Gunakan Hak Suara di Pilkada Kabupaten Bandung

Dari 52 pasien Covid-19 yang diisolasi, hanya 2 orang yang menyalurkan hak suaranya di Pilkada Kabupaten Bandung

Penulis: Lutfi Ahmad Mauludin | Editor: Siti Fatimah
Tribun Jabar/Lutfi Ahmad Mauludin
Ketua KPU Kabupaten Bandung, Agus Baroya 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Dari informasi yang didapat orang yang diisolasi di Balai Latihan Kerja (BLK) di Manggahang, Baleendah akibat terpapar Covid 19 berjumlah 52 orang.

Namun yang bisa menyalurkan hak suaranya dengan menggunakan folonulis A 5, di Pilkada Bandung 2020, hanya dua orang.

Menurut Ketua KPU Kabupaten Bandung, Agus Baroya, terkait pemilih yang sedang diisolasi ternyata persoalannya complicated.

Baca juga: Antisipasi Kasus Covid-19 Setelah Pilkada Jabar, 15 Gedung disiapkan untuk Ruang Isolasi

"Persoalannya complicated, misalnya di Manggahang itu kebanyakan tidak menggunakan A5. Itu artinya di luar masalah teknis, di mana orang akan berinteraksi dengan pasien Covid 19 saja perlu SOP yang sangat ketat," ujar Agus, saat dihubungi tribun jabar, Rabu (9/12/2020).

Agus mengatakan, itu artinya di luar masalah teknis.

"Di mana orang akan berinteraksi dengan pasien Covid saja, perlu SO yang sangat ketat. Ternyata di luar itu secara teknis tidak membawa A 5 dan bukan orang setempat, kan tidak mungkin kami memberikan pelayanan, di luar prosedur yang ditentukan," kata Agus.

Baca juga: Daniel Mutaqien Ucapkan Selamat ke Nina-Lucky Menangi Pilkada Indramayu, Begitu Quick Count Keluar

Saat disinggung warga yang diisolasi di Manggahang, hanya dua orang yang punya A 5, Agus mengatakan, pihaknya tak punya data karena data di manggahang bukan sesuatu yang mudah diakses.

"Semua yang dsana juga tidak ingin diketahui, artinya untuk hari ini yang terpapar itu tidak serta merta dia meng-clearkan dia covid. Ini persoalan sensitif setiap orang," tuturnya.

Saat ditanya bagaimana dengan sosialisasi menggunakan A5 jika tak di TOS yang telah ditentukan, Agus memaparka, iya tentu saja (disosialisasikan), baik kepada peserta dan masyarakat umum.

"Melalui berbagai macam sosialisasi dengan spanduk, media cetak, tv dan sebagainya. Itu hal hal yang normatif harus disampaikan, bagaimana cara memilih di luar TPS nya, bagaimana orang orang yang ingin memilih tapi tidak dapat DPT, itu sudah sesuai standar sosialisasinya," ucapnya.

Sumber: Tribun Jabar
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved