Ramai Jelang Jenderal Idham Aziz Masuk Masa Pensiun, Perang Bintang dan 4 Geng, Buru Jadi Tribrata I

TRIBUJABAR.ID, JAKARTA - Masa jabatan Kapolri Jenderal Idham Aziz tinggal hitungan minggu juga melihat masa pensiun Januari 2021.

Jenderal Idham Aziz bisa saja tetap menjadi Kapolri andai diperpanjang masa jabatannya.

Namun, peluang untuk pergantian pemimpin di pucuk pimpinan Polri tetap terbuka.

Baca juga: Nunung Sedih Andre Taulany TIdak Ikut Tampil di Reuni OVJ, Sule Ungkap Alasannya

Baca juga: 5 Pilihan Mobil Bekas Harga Rp 60 Jutaan yang Dapat Dibeli di Desember 2020, Semuanya Tahun Muda

Dalam beberapa bulan terakhir, terutama di bulan yang berakhiran ber, aroma pemanasan mengenai penggantian Kapolri sudah terjadi.

Hal inilah yang akan diungkap Aiman Wicaksono dalam acaranya Aiman yang akan tayang di Kompas.TV malam ini, Senin (30/11/2020).

Transparansi alias keterbukaan di level tinggi hingga jenderal terjerat hukuman jadi pemandangan.

Keterbukaan pertama adalah pernyataan Kapolri sendiri. Jenderal Idham Aziz mengatakan, meski tetap kompak tapi ada api dalam sekam di tingkat petinggi Polri.

Pernyataan ini disampaikan Jenderal Idham pada peringatan HUT Bhayangkara ke-74 tanggal 1 Juli 2020 lalu.

Idham menyampaikan ini terkait topik pergantian pucuk pimpinan tertinggi, Kapolri. Awalnya, Idham menguraikan penilaian publik terhadap Polri yang hasilnya apresiatif.

Apresiasi positif publik terhadap Polri cukup menantang untuk terus dipertahankan. Ada 82 persen publik yang memiliki persepsi polisi berkinerja baik.

Baca juga: Big Match di Stadion GBLA Malam Nanti, Ada Persib vs Persija, Disiarkan Indosiar 20.30, Tapi . . .

Baca juga: Anak Ruben Onsu, Betrand Peto Pamer Perut Sixpack, Olahraga Bareng Sarwendah & Adik, Penggemar Kaget

Namun sesekali, Idham menyisipkan gurauan soal bursa Kapolri dalam pidatonya.

"Semakin ke depan nanti itu semakin tajam itu. Ini baru Juli. Agustus nanti (bulan) ber, ber, ber itu sudah semakin tajam. Kalau kayak lagunya Bimbo, tajam tak bertepi," canda Idham di depan para pejabat kepolisian.

"Tapi saya kira ini bukan di Polri," kata dia lagi.

"Polisi di Indonesia itu saya lihat kompak-kompak sih, tapi kayak api dalam sekam," kata Idham.

Apa yang disampaikan Idham terbukti.

Pada bulan ber, ber, ini berbagai kejadian terjadi.

Ada kasus yang menjerat pejabat Bareskrim Polri. Kepala Biro Koordinator Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Karo Korwas PPNS) Brigjen Pol Prasetijo Utomo tersandung kasus dugaan suap hingga pembuatan surat jalan palsu untuk Djoko Tjandra.

Ada juga kasus Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Pol Napoleon Bonaparte yang didakwa soal suap penerimaan uang untuk penghapusan Red Notice Djoko Tjandra. Keduanya kini tengah menjalani persidangan.

Kasus di atas awalnya mengemuka lewat screen shot alias tangkapan layar pembicaraan antara Djoko Tjandra dan pengacara Anita Kolopaking yang tersebar.

Misterinya, siapa yang bisa melakukan itu dan kenapa pula menyebarkannya?

Kasus berikutnya adalah kerumunan simpatisan Rizieq Shihab, yang berujung pada pencopotan dua Kapolda,

Irjen Pol Nana Sudjana dan Irjen Pol Rudy Sufahriadi. Masing- masing Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat.

Padahal, keduanya adalah shining star alias bintang di angkatannya yang punya potensi besar naik bintang tiga untuk kemudian masuk dalam bursa calon Kapolri.

"Perang geng"

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane menengarai ada perang bintang di tubuh Polri saat ini.

Ini berkaitan dengan kutub yang disebutnya sebagai "geng".

"Ada geng Solo, ada geng Pejaten, ada geng Makassar, ada geng Independen," kata Neta kepada saya yang akan tayang di Program AIMAN di KompasTV, Senin (30/11/2020) pukul 20.00.

Kepada saya Neta menjelaskan, geng Solo terkait dengan pejabat polisi yang pernah bertugas di Solo, terutama saat Presiden Jokowi menjabat sebagai Wali Kota Solo.

Lalu geng Pejaten (merujuk pada Kantor Badan Intelijen Negara) adalah pejabat polisi yang merupakan anak asuh Kepala BIN Jenderal (Purn) Budi Gunawan.

Sementara geng Makassar atau kutub Sulawesi mengacu pada pejabat polisi yang berasal dari daerah Sulawesi.

Dan independen, adalah pejabat polisi yang tidak termasuk dalam kutub mana pun.

Saya mengonfirmasi soal ini ke Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Irjen Pol (Purn) Benny Mamoto.

Apa kata Benny? Soal "geng" Ia tidak membantah, tapi tidak pula mengiyakan!

Soal kelompok menjelang masa pergantian Kapolri yang baru, ia berujar kepada saya di program AIMAN: "Apa yang disampaikan Pak Kapolri ini artinya di level bawahan ada kelompok-kelompok yang kemudian ingin berjuang untuk menjadi pengganti beliau (Kapolri)."

Terlepas dari ada atau tidaknya persaingan di tubuh jenderal polisi menuju Tribrata Satu alias Kapolri, dinamika adalah sebuah keniscayaan.

Yang terpenting bagaimana Polri mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan publik dengan melanjutkan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban serta penegakan hukum yang berkeadilan.

Setidaknya itu merupakan hal yang paling diperhatikan dalam survei Litbang Kompas beberapa waktu lalu.

Saya Aiman Witjaksono. Salam!

Baca juga: Kemenag Tetap Persiapkan Penyelenggaraan Haji Tahun Depan, Ada Tiga Skenario yang Ditetapkan

Baca juga: Terungkap Identitas Jasad Wanita dalam Koper di Mekkah Arab Saudi, Seorang WNI 23 Tahun

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Gonjang-ganjing Jelang Ganti Kapolri, Geng Solo, Makassar, Pejaten, dan Independen".