Erick Thohir Jamin Pelaksanaan Vaksinasi Covid Transparan

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Erick Thohir, menjamin perjalanan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 nanti akan berlangsung transparan.

Hal tersebut ditegaskan Erick dalam acara webinar dengan tema “Kesiapan Infrastruktur Data Vaksinasi Covid-19” yang diselenggarakan KPCPEN, Selasa (24/11/2020)

Sejak awal, kata Erick, pemerintah terus melakukan sosialisasi dan juga pertemuan-pertemuan dengan para pakar seperti Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

"Semua kita libatkan, karena ini merupakan faktor terpenting dalam penanganan Covid-19 yaitu penyelamatan terhadap manusia. Dalam rangka transparansi pelaksanaan vaksinasi Covid-19, pemerintah juga menyiapkan infrastuktur sistem satu data,” ujarnya seperi dikutip dari laman resmi KPCPEN, https://covid19.go.id/.

Erick mengatakan, terdapat lima tujuan utama dalam membangun sistem informasi pelaksanaan vaksin Covid-19. Pertama mengintegrasikan data dari berbagai sumber menjadi satu data. Kedua, menyaring data individu penerima vaksin prioritas. Ketiga, membangun aplikasi pendaftaran vaksin baik program pemerintah maupun program mandiri. Keempat, memetakan suplai dan distribusi vaksin dengan lokasi vaksin. Kelima, memonitor hasil pelaksanaan vaksinasi.

Soleh Ayubi Direktur Digital Healthcare PT Bio Farma (Persero) pada acara yang sama menyatakan proses dari ujung ke ujung pelaksanaan vaksinasi Covid-19 ini bukan perkara mudah.
"Karena ini mungkin pertama kalinya kita melakukan hajatan sebesar ini terutama di bidang pelayanan kesehatan. Proses ini akan melibatkan banyak pihak, apalagi melihat alur waktu dan jumlah yang akan divaksinasi itu luar biasa besar. Tentunya semua proses ini akan mengikuti berbagai regulasi seperti, regulasi Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Makanan dan Obat (BPOM), Kementerian Komunikasi dan Informasi, serta dukungan aparat keamanan,” ujarnya.

Untuk itu pemerintah memanfaatkan teknologi untuk mengotomatisasi pelaksanaan vaksinasi Covid-19 ini. Tujuan penggunaan teknologi ini adalah menghindari kesalahan serta mempercepat proses.

“Proses-proses yang sebelumnya lama seperti, proses pendaftaran dan verifikasi, bisa dilakukan secara cepat. Dan yang terakhir kita berupaya menjaga kualitas, baik itu kualitas vaksinnya maupun kualitas pelayanannya”, tambah Soleh Ayubi.

Seluruh data penerima vaksin Covid-19 prioritas, kini sedang dalam tahap pencocokan dan pengintegrasian antar kementerian dan lembaga terkait. “Kita sedang mengintegrasikan data dari berbagai sumber seperti, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, TNI, dan Polri. Sistem ini nanti akan bisa memberikan data baik untuk program vaksin Covid-19 pemerintah maupun program mandiri. Apabila sudah terdaftar dalam satu sistem, nanti tidak bisa terduplikasi atau terdaftar dalam sistem lainnya, sehingga mengurangi kemungkinan duplikasi dan memberikan vaksin lebih tepat sasaran,” jelas Fajrin Rasyid, Direktur Digital Bisnis PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk.

Sistem satu data ini telah disimulasikan sebanyak dua kali di tempat terpisah. Simulasi pertama dilakasanakan di Puskesmas Tanah Sareal, Kota Bogor pada Rabu (18/11) dan dihadiri Presiden Joko Widodo. Simulasi kedua dilakukan di Puskesmas Cikarang, Bekasi pada Kamis (19/11) dan dihadiri Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

“Presiden menyampaikan secara umum sistem ini sudah berjalan baik. Tentu ada satu dua masukan sehingga terus kita kembangkan”, terang Fajrin.

Sebelumnya, kepada Tribun Jabar, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan akan menggunakan berbagai sarana untuk tempat vaksinasi Covid-19. Jumlah puskesmas di Jawa Barat, ujarnya, tak mencukupi, jika ingin vaksinasi tepat waktu dan sesuai target.

"Saya menemani Pak Wakil Presiden di Bekasi, di Puskesmas Cikarang, melakukan simulasi, memberi masukan kepada pemerintah pusat. Pertama, kemungkinan puskesmas itu tidak akan cukup. Dari Jawa Barat mengusulkan pemaksimalan bisa dilakukan di gedung-gedung besar seperti GOR bulu tangkis, ruang serba guna, dan lain-lain," katanya di Gedung Sate, Kamis (19/11).

Proses edukasi kepada masyarakat mengenai vaksin, katanya, harus terus dilakukan karena pemberian vaksin nantinya terbagi dua. Pertama adalah kelompok yang membeli vaksin secara mandiri, dan kelompok yang mendapat vaksin secara gratis, yakni yang berekonomi menengah-bawah.

"Jadi di puskesmas, di tempat-tempat publik itu adalah untuk golongan yang dibiayai penuh oleh APBN, sementara yang mandiri itu bisa dilakukan di klinik-klinik, di rumah sakit, dengan jadwal menyesuaikan," katanya.(*)

Catatan Redaksi:

Bersama-kita lawan virus corona.

Tribunjabar.co.id (Tribunnetwork) mengajak seluruh pembaca untuk selalu
menerapkan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan.
Ingat pesan ibu, 3M (Memakai masker, rajin Mencuci tangan, dan selalu Menjaga jarak).