Dedi Mulyadi : Wisata Premium di Pulau Komodo Bikin Warga Asli Khawatir, Ini Solusi dari DPR RI

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi yang membidangi lingkungan hidup mengatakan, pembangunan infrastruktur

Editor: Ichsan
istimewa
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi (kiri) saat berinteraksi dengan warga setempat di Pulau Komodo 

TRIBUNJABAR.ID - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi yang membidangi lingkungan hidup mengatakan, pembangunan infrastruktur dan pengembangan investasi pariwisata yang relatif besar di Pulau Komodo menimbulkan kecemasan bagi penduduk asli daerah itu.

Menurut Dedi, berdasarkan kunjungannya ke Pulau Komodo beberapa hari lalu, penduduk asli merasa khawatir mereka tidak bisa berjualan lagi.

Sebab, barang yang dijualnya menjadi tidak sesuai dengan konsumen pariwisata kelas premium.

Kecemasan lainnya adalah akses mobilitas mereka yang menjadi nelayan dan pemandu wisata menjadi sempit.

Pembangunan kawasan pariwisata dengan program investasi dikhawatirkan membuat Pulau Komodo, Rinca dan pulau lain di sekitarnya steril untuk penduduk lokal.

Baca juga: LINK LIVE STREAMING TV Online, ILC 24 November 2020, Karni Ilyas Bahas Bisakah Gubernur Dicopot?

"Mereka khawatir tergusur dari daerahnya karena pengembangan wisata premium tidak bersentuhan dengan penduduk lokal," kata Dedi Mulyadi melalui ponselnya, Selasa (24/11/2020).

Menurut Dedi, penduduk lokal merupakan komunitas masyarakat yang biasa bergaul dengan komodo. Bahkan, mereka menganggap komodo adalah saudara kembarnya.

Mereka merasa sudah berkorban demi kelestarian taman nasional Pulau Komodo.

"Mereka tidak menanam pohon, tidak berburu binatang, sehingga mereka fokus sebagai nelayan dan pelaku usaha kecil dengan pendapatan rendah, tapi mereka rela melakukan itu demi komodo," kata politikus Partai Golkar itu.

Baca juga: Bos Partai Nasdem Surya Paloh Positif Covid-19, Sudah Sepekan di Rumah Sakit, Awalnya Demam Berdarah

Saran Komisi IV DPR RI

Oleh karena itu, agar pengembangan besar-besaran pariwisata di Pulau Komodo berdampak positif bagi warga setempat, maka Komisi IV DPR RI meminta pemerintah memberikan prioritas pembangunan bagi penduduk lokal.

Prioritas pembangunan tersebut antara lain, infrastruktur publik, air bersih, perkampungan adat, jalan kampung, pelabuhan untuk masyarakat kecil, pelayanan puskesmas, rumah sakit terapung dan kapal ambulans.

"Pendidikan anak-anak untuk pariwisata pun harus diprioritaskan. Sehingga anak-anak bisa menjadi pegawai yang terdidik," kata Dedi.

Menurut Dedi, pembangunan untuk penduduk lokal itu menjadi kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Halaman
12
Sumber: Kompas
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved