Ketua Komisi X DPR RI Serahkan Bantuan Dana Pendidikan untuk 30.150 Siswa di Karawang

TRIBUNJABAR.ID - Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda menyerahkan bantuan dana pendidikan untuk 30.150 siswa yang tersebar di 388 sekolah di Kabupaten Karawang.

Rinciannya, ke-388 sekolah tersebut tersebar di 280 SD; 59 SMP; 13 SMA; dan 36 SMK.

Selain itu, Syaiful Huda juga menyerahkan bantuan untuk renovasi kelas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), SMP, SMA, Program Center of Excellent/Pusat unggulan untuk SMK, alat kesenian untuk SMK, dan bantuan fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk SD di Kabupaten Karawang.

Penyerahan bantuan berlangsung di Hotel Residen Karawang, yang dihadiri oleh para kepala sekolah se-Kabupaten Karawang, Sabtu (21/11/2020).

Hadir pula Rahmat Hidayat Djati, (Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat), Sri Wahyuningsih (Direktur Sekolah Dasar, Dirjend Dikdasmen Kemendikbud), Dedi Supandi (Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat), Asep Junaedi (Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Karawang), dan Prof. Sri Mulyani (Rektor UNSIKA Karawang).

Seluruh peserta hadir dengan menjalankan protokol kesehatan guna mencegah penularan Covid-19.

Dalam kesempatan itu, Syaiful Huda menyinggung soal kondisi darurat pendidikan akibat pandemi Covid-19, yang tengah dialami negeri ini dalam 10 bulan terakhir.

Baca juga: Tiga Fakta Menarik Liverpool Vs Leicester City, The Reds Pernah Kalah 3 Kali Beruntun

"Darurat pendidikan ini terutama sangat terasa mungkin sekitar empat bulan terakhir ini," ujar Huda.

Menurutnya, dua aspek yang dirasakan akibat darurat pendidikan tersebut, yaitu aspek kuantitas dan kualitas pendidikan.

Para tenaga pendidik dan kependidikan, orang tua termasuk siswa sekolah itu sendiri sama-sama mengalami kedaruratan dua aspek tersebut.

"Penurunan kedua aspek ini, Bapak Ibu pasti merasakannya karena pelaksana di lapangan. Sekarang banyak anak yang tidak diseloklahkan oleh orangtuanya baik ke paud maupun ke SD karena kondisi ekonomi, karena lupa, atau bahkan sengaja karena tidak adanya biaya," katanya.

Persoalan ekonomi menjadi masalah yang juga sangat terdampak oleh pandemi sehingga mempengaruhi kemampuan para orang tua terkait kebutuhan pendidikan anak-anaknya.

"Karena itu, darurat penbdidikan ini harus menjadi tanggungjawab bersama, dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten-kota, seluruh stakeholders pendidikan, dan tidak terkecuali masyarakat itu sendiri," ujar Huda.

Dengan begitu, masing-masing pihak harus siap ambil peran supaya darurat pendidikan ini tidak semakin mengalami penurunan.

"Karena kita tidak tahu kapan pandemi covid ini akan selesai. Tidak tahu kapan vaksinasi (Covid-19) bisa dilakukan untuk seluruh masyarakat kita. Maka dari itu semua pihak harus ambil peran," kata anggota Fraksi PKB ini.