Dprd jabar, Penanganan banjir di bekasi harus diselesaikan dari hulu ke hilir

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG -  Setiap musim hujan, kawasan Jabodetabek kerap terancam bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Penanganan potensi bencana hidrometeorologi khususnya di kawasan Bogor-Depok-Bekasi, harus dilaksanakan secara konprehensif dan berkelanjutan.

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Hasbullah Rahmat, mengatakan bencana banjir yang kerap menyerang Bekasi contohnya, hal ini disebabkan oleh meluapnya aliran Sungai Cikeas dan Cileungsi yang berhulu di Bogor. Sehingga, perlu penanganan yang serius untuk mengatasi pendangkalan dan penataan kedua sungai tersebut.

"Pemprov Jabar itu dalam peraturan tata ruangnya, akan membangun bendungan di hulu aliran Sungai Cileungsi dan Cikeas, sehingga air debitnya tidak begitu over masuk ke Kota Bekasi, tetapi dibuang ke hilir di Kabupaten Bekasi yang arah laut. Juga harus dilakukan pendalaman supaya air dari hulu Bogor lewat ke Kota Bekasi dan ke Kabupaten Bekasi itu langsung mengalir ke laut," katanya di Bandung, Minggu (8/11).

Persoalannya, katanya, di hulu sungai tersebut belum ada pertahanan dalam bentuk bendungan. Kemudian di tengah sungainya, konektivitas drainasenya masih buruk. Sedangkan di hilirnya mengalami pendangkalan, yakni di Cikarang Bekasi Laut.

"Dalam plotting tata ruang wilayah Jawa Barat, kita minta ke depan dilakukan normalisasi sampai Cikarang Bekasi Laut, sampai bisa dilewati tongkang. Sehingga kawasan pabrik yang di sekitar Bekasi bisa dimobilisasi melalui tongkang ke arah laut ke Tanjung Priok," katanya.

Sayangnya kini, banyak sungai yang mengalami pendangkalan dan penyempitan, terutama yang mengarah dari Kota dan Kabupaten Bekasi ke arah Cikarang Laut. Sedangkan saat bicara banjir, harus dituntaskan dari masalah hulu ke hilirnya.

"Kota Bekasi sedang membangun embung-embung dan melakukan sebuah kajian perda tentang sistem drainase perkotaan. Nah kita di Jawa Barat berkolaborasi dengan Kementerian PUPR membangun di hulu sampai menata aliran sungai di Bekasi. Kalau bisa dinormalisasi, maka debit air dari hulu lewat Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi itu tidak akan menimbulkan banjir," tuturnya.

Di perkotaan pun, katanya, sistem drainase harus saling terkoneksi dengan baik. Contohnya, antara sistem irigasi atau drainase primer dengan saluran irigasi atau drainase sekunder atau tersier.

"Untuk di Jabodetabek, ke depan memang kita berkolaborasi dengan pemerintah pusat, untuk membangun waduk-waduk air di hulu supaya air yang datang dari hulu, bisa aman. Yang kedua adalah kita melakukan penerapan dan normalisasi di kali-kali yang melintas," tuturnya.

"Kali Bekasi menurut saya selain dilakukan normalisasi dan pendalaman, Kali Bekasi dan juga wajib ada penurapan kiri-kanan kali karena kalau tidak dilakukan penurapan, titik-titik rawan itu akan menimbulkan longsor dan air meluap ke perumahan," katanya. 

"Kalau tidak mau masyarakatnya kelimpasan air, menurut saya kabupaten dan kota sudah wajib punya peraturan daerah yang membuat sistem drainase perkotaan, sehingga dia punya planning bahwa semua aliran air di Bekasi, contohnya, sekitar lima tahun yang akan datang ter-connecting. Kalau semua ter-connecting tidak ada luapan," katanya.