Breaking News:

Penyaluran BSU Termin I Berbeda dengan Termin II, Kali Ini Dipadankan dengan Data Wajib Pajak

Dijelaskan Ida, pemadanan data sudah diselesaikan dan datanya telah diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

net
Ilustrasi uang 

Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Penyaluran bantuan subsidi gaji/upah (BSU) termin kedua (II) akan berbeda dari penyaluran BSU di termin pertama.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menjelaskan penyaluran BSU termin kedua akan disinkronkan lebih dulu dengan data wajib pajak yang ada di Dirjen Pajak (DJP).

“Kami harus memadankan data program ini dengan data wajib pajak dari Dirjen Pajak (DJP). Karena di peraturan menteri itu mereka dengan upah di bawah Rp 5 juta,” ujar Ida dalam keterangannya, Jumat (6/11/2020).

Hal ini sesuai atas rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dijelaskan Ida, pemadanan data sudah diselesaikan dan datanya telah diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

“Mudah-mudahan hari ini bisa diserahkan kepada Kemenaker. Setelah datanya clear n clean kami akan meneruskan proses selanjutnya dan akan di transfer ke para pekerja,” kata Menaker Ida.

Ida mengungkapkan selama ini penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) berjalan lancar.

Pada termin I penyerapannya sudah mencapai 98,7 persen dari yang sudah tersalurkan kepada 12,4 juta penerima program.

“Kami berharap program pemerintah ini memberikan manfaat kepada seluruh peserta BPJS Ketenagakerjaan,” imbuhnya.

Untuk memastikan BSU benar-benar tersalurkan, Ida Fauziyah mendatangi kediaman penerima BSU di Grinting, Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (6/11/2020).

Yang berbeda dari penerima program BSU kali ini penerima ini adalah perangkat desa dan pekerja borongan.

"Saya baru saja silaturahim ke rumah Pak irfan dan Pak Sholeh. Mereka berdua merupakan penerima program subsidi upah dari pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan," kata Menaker Ida.

Menurutnya, para penerima program subsidi upah tersebut adalah peserta BPJS Ketenagakerjaan dan memenuhi ketentuan sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan.

“Pak Sholeh ini adalah perangkat desa. Beliau menjadi peserta yang preminya dibayar oleh Pemkab Sidoarjo. Ia mengambil program jaminan sosial di BPJS Ketenagakerjaan. Sementara, Pak Irvan ini adalah pekerja borongan di PT batara mulia jaya,” kata Menaker Ida.

Editor: Ravianto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved