Breaking News:

DPRD Jabar: Di Tengah Pandemi Covid-19, Program Penanganan Stunting Harus Tetap Jalan

Pemprov Jabar dan kabupaten atau kota didorong untuk tetap melaksanakan program penanganan stunting, atau anak tumbuh pendek.

Istimewa/Humas Jabar
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Siti Muntamah, dalam kegiatan reses menyerap aspirasi pendamping kader posyandu di Kota Bandung, Senin (9/11/2020).  

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Di tengah pandemi Covid-19, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah di tingkat kabupaten atau kota didorong untuk tetap melaksanakan program penanganan stunting, atau anak tumbuh pendek.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Siti Muntamah, mengatakan hal tersebut tidak dapat lepas dari peran posyandu, termasuk para pendamping kader posyandu. Pemerintah harus mempertimbangkan peran mereka mengatasi stunting dan masalah kesehatan lainnya di tengah pandemi Covid-19.

"Yang harus kita kuatkan adalah Posyandu yang belum dibuka. Di sisi lain kita punya angka stunting yang tinggi, sehingga mereka dari dulu ingin ketemu dengan saya membicarakan ini," katanya saat menyerap aspirasi dari puluhan pendamping kader posyandu di Kota Bandung, Senin (9/11/2020). 

Baca juga: Serap Aspirasi Milenial, Ummi Dorong Milenial Ikut Aktif Selesaikan Segudang Masalah di Jabar

Baca juga: Siti Muntamah Serap Aspirasi Masyarakat di Masa Reses, dari Pendidikan Sampai Pemberdayaan Perempuan

Baca juga: Tentang Kasus Pria Diduga Melakukan Kekerasan Terhadap Anak di Cileunyi, DPRD Jabar Terus Intervensi

Dalam kegiatan reses yang diselenggarakan pada 5-16 November 2020 tersebut, anggota dewan yang akrab disapa Ummi ini mengatakan pihaknya menampung aspirasi dari para pendamping kader posyandu yang tengah kebingungan tersebut.

Pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemprov Jabar dan Komisi I DPRD Jabar mengenai hal operasional posyandu di tengah pandemi ini.

"Barangkali perlu duduk bersama untuk menanggapi persoalan-persoalan yang ada juga, karena mereka sudah mengabdi di Posyandu itu lebih dari 5 tahun sampai 10 tahun," katanya.

Pemerintah provinsi dan kota atau kabupaten sendiri, katanya, dituntut untuk tetap melaksanakan program-program pro anak dengan membuat berbagai penyesuaian di tengah pandemi ini.

"DPRD mengawasi dan mengusulkan untuk penguatan posyandu. Sampai sejauh ini, pemerintah provinsi belum terlihat ada program khusus untuk stunting, saat di Kota Bandung sudah ada Bandung Tanginas, yaitu Bandung Tanggap Stunting, dan ada 10 program yang saya sudah presentasikan di Kemenkes juga, dan mendapatkan apresiasi dari Helen Keller International," katanya.

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved