Breaking News:

Sudah Pasti, 18 Provinsi Ini Tak Naikan Upah Minimun 2021, Berikut Daftarnya, Jawa Barat Temasuk

18 provinsi itu sepakat melaksanakan surat edaran Menaker nomor M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Covid-19

Editor: Siti Fatimah
Tribunnews.com
Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziah 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Penetapan upah minimum 2021 sampai saat ini masih jadi pembahasan di sejumlah provinsi.

Namun 18 provinsi ini sudah memastikan tak akan menaikkan upah minimum 2021.

Jadi bisa dikatakan, upah minimun di 18 provinsi tersebut masih sama dengan tahun 2020 alias tidak naik.

Dikutip dari Kontan.id, sudah ada 18 provinsi yang sudah menggelar sidang dewan pengupahan provinsi dalam rangka persiapan penetapan upah minimum 2021.

Baca juga: 35 Orang Tewas dalam Bencana Longsor dan Hantaman Topan Molave, Terburuk dalam 20 Tahun di Vietnam

Hasilnya, 18 provinsi itu sepakat akan melaksanakan surat edaran Menaker nomor M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Covid-19.

Dengan kata lain, upah minimum di 18 provinsi tersebut tidak naik tahun depan.

"Terkait dengan upah minimum provinsi, sampai tadi malam sudah ada 18 provinsi akan mengikuti surat edaran menteri ketenagakerjaan," ujar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Rabu (28/10).

Melalui surat edaran tersebut, para Gubernur diminta untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai upah minimum tahun 2021 sama dengan nilai upah minimum tahun 2020, melaksanakan penetapan upah minimum setelah tahun 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundan-undangan, juga menetapkan dan mengumumkan upah minimum provinsi tahun 2021 pada tanggal 31 Oktober 2020.

Baca juga: Pamit Cari Melinjo, Kakek Tinggal Ditemukan Tewas di Lereng Terjal Dekat Sarang Harimau

Penetapan upah minimum tahun 2021 pun dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi Covid-19 dan perlunya pemulihan ekonomi nasional.

Ida menyebutkan, penetapan upah minimum 2021 telah menggunakan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) tahun 2021 seperti yang ketentuan yang ada di PP 78 tahun 2015.

Halaman
123
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved