Dukung Pelaksanaan Pilkada 2020, Pemda Karawang Telah Bentuk Desk Pilkada

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, KARAWANG - Menteri Dalam Negeri meminta pemerintah daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah untuk membentuk desk pilkada untuk memastikan tahapan pilkada berjalan lancar, taat hukum, dan tak mencederai asas-asas demokrasi.

Pjs Bupati Karawang, Yerry Yanuar mengatakan pihaknya siap melaksanakan berbagai kewajiban yang relevan terkait pelaksanaan pilkada serentak, mulai pendanaan hingga pembentukan desk pilkada agar bisa menciptakan pilkada yang berintegritas, jujur, dan adil.

"Pembentukan desk pilkada ini kan sudah ada dalam Permendagri nomor 9 tahun 2005 tentang pedoman bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan pilkada," katanya, Kamis (22/10/2020).

Yerry juga tak henti-hentinya meminta ASN di Karawang untuk bersikap netral selama pelaksanaan pilkada 2020. Dia mengingatkan kepada ASN mesti menjadi contoh baik bagi masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan agar dapat memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Baca juga: Empat Calon Direktur PDAM Sumedang Sudah Diwawancarai Bupati, Ada Pengusaha Asal Bandung

Sebelumnya, Pemda Karawang pun sempat melakukan koordinasi bersama Direktorat Jenderal Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri terkait teknis evaluasi pencairan dana hibah pilkada serentak 2020. Koordinasi itu bertujuan memastikan terkait pendanaan pelaksanaan pilkada di daerah memadai dan terealisasi dengan baik.

Yerry Yanuar mengatakan ada beberapa hal yang dibahas, seperti kebijakan dan kondisi aktual pilkada serentak, hingga perkembangan dana dan pertanggungjawabannya.

"Kami ingin menyamakan persepsi soal mekanisme alokasi dana APBD untuk pilkada. Kami juga ingin menentukan langkah-langkah konkret dalam percepatan pencairan dana hibah untuk pilkada," katanya.

Yerry pun menyebut setiap pemda nanti akan merealisasikan belanja hibah ke KPU dan Bawaslu, termasuk ke TNI-Polri sesuai target dan jadwal yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan undang-undang," katanya.

Seperti diketahui, pilkada Karawang 2020 terdapat tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati. Masing-masing telah memiliki nomor urutnya, seperti nomor 1 Yesi Karya Lianti - Adly Fairu, nomor 2 Cellica Nurrachadiana - Aep Saepuloh, dan nomor 3 Ahmad Zamakhsyari - Yusni Rinzani.

Baca juga: Dewan Kota Bandung Minta Vaksin Covid-19 Lebih Banyak untuk Warga Bandung, Alasannya Sangat Mendasar

Para calon bupati dan wakil bupati Karawang ini bakal beradu ide dan program untuk menarik suara warga, terlebih pilkada kali ini berbeda dari pilkada sebelumnya lantaran adanya wabah Covid-19. Beberapa waktu lalu, ketiga paslon pun sudah menyerahkan atau melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).