Penanganan Covid-19 Bertepatan dengan 1 Tahun Jokowi, IPRC : Meski Bertahap tapi Diterima Publik

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha

TRIBUNJABAR.ID,BANDUNG - Kepemimpinan Presiden Joko Widodo-KH Maruf Amin genap satu tahun pada Oktober 2020, setelah dilantik pada 20 Oktober 2019. Joko Widodo, alias Jokowi, sudah merampungkan kepemimpinannya pada periode pertama bersama wakilnya, Jusuf Kalla.

Pada periode kedua kepeminpinannya, genap satu tahun, Jokowi dihadapkan pada masalah kesehatan, pandemi Virus Corona yang diumumkan pertama kali pada 2 Maret 2020 atau lima bulan setelah dilantik.

Pada genap satu tahun kepemimpinan Jokowi, bertepatan juga dengan belum berakhirnya pandemi virus corona. Lantas, bagaimana kinerja mantan Wali Kota Solo itu memimpin?

Baca juga: Hasil Pleno, KPU Karawang Tetapkan DPT Pilkada 1.643.490 Pemilih

"Dalam penanganan pandemi Covid-19, presiden menanganinya secara gradual (bertahap), tidak melalui perubahan yang drastis. Kondisi itu juga tidak berdampak negatif yang berkonsekuensi pada menurunnya demokrasi di Indonesia," ujar Firman Manan, Direktur Eksekutif Indonesia Politic Research and Consulting (IPRC) dalam sebuah diskusi di‎ Jalan Tubagus Ismail, Kota Bandung, Kamis (15/10/2020).

Contohnya, di Asia Tengara, Singapura mengumumkan lockdown atau circuit breaker pada 7 April. Pada Juli, mereka mengumumkan ekonominya mengalami resesi atau pelambatan pada kuartal II-2020 hingga minus 41,2 persen. ‎

Pada momen itu, penanganan bertahap oleh Presiden Jokowi, tidak memilih lock down, melainkan memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB)‎.

Pascapemberlakuan PSBB, pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat minus 5,32 persen. Pada kuartal III, diprediksi melambat hingga minus 2,8 persen.

"Tapi penanganan Covid 19 secara gradual (bertahap) ini bisa menimbulkan persepsi lambatnya kinerja presiden atau pemerintah dalam menangani pandemi Covid 19," ujar Firman.

Pernyataannya berkorelasi dengan fakta banyak kritik kepada pemerintah belakangan ini yang menganggap penanganan Covid 19 lambat. Namun, dalam sektor perekonomian nasional, ekonomi Indonesia masih ada harapan tidak jatuh ke jurang resesi.

"Tapi fakta di sisi lain, tingkat penerimaan publik terhadap kinerja pemerintah termasuk menangani Covid 19 masih tinggi. Sehingga, penerimaan itu harus jadi modal bagi presiden dalam menangani pandemi," ucap Firman.

Baca juga: SAH! Nikita Willy Jadi Istri Indra Priawan, Ini Foto-foto Akad Nikahnya, Sakral dan Mengharukan

Menteri Keuangan Sri Mulyani, pekan ini sempat menyebut bahwa ekonomi Indonesia pada kuartal III mulai pulih dengan skema pemulihan ekonomi nasional (PEN). Baik bantuan sosial hingga dukungan UMKM.

Direktur Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Akmal Malik, yang hadir pada diskusi itu lewat video conference menambahkan, di saat pandemi, pemerintah mengizinkan Pilkada serentak 2020 digelar pada 9 Desember.

"‎Ada harapan, dengan pilkada, dengan cara-cara yang benar, diharapkan bisa memicu peredaran uang di tengah masyarakat sehingga bisa menumbuhkan perekonomian masyarakat di tengah pandemi Covid 19," ucap Akmal.

Ia memahami kritik banyak pihak ihwal pilkada bisa jadi klaster baru penularan Covid 19. Apalagi, jumlah pasangan calon yang ikut serta mencapai 750 pasangan calon.

"Karena itu, pada Pilkada nanti, kami menekankan pada setiap pasangan calon, pada setiap die hard-nya atau tim suksesnya untuk sama-sama mengajak masyarakat untuk patuhi protokol kesehatan," ucap Akmal.

Direktur Arus Publik Indonesia, Feri Kurniawan, menjelaskan, pelaksanaan Pilkada dapat membantu pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.

Pasalnya, perputaran uang dari paslon atau kandidat kepala daerah dapat juga membantu sektor UMKM. Salah satunya, pembuatan kaos hingga banner dalam para paslon.

"Kalau diliat dari sektor ekonomi, Pilkada juga mampu memberikan dampai baik bagi para pelaku usaha, salah satunya pengusaha UMKM, misalnya kaus dll," ujarnya.

Baca juga: VIRAL, Habit Gadis ini Tak Biasa, Kaki dan Celana Harus Basah sebelum Tidur, Ternyata ini Alasannya

Selain itu, para kandidat kepala daerah juga diyakini mampu memberikan sumbangsih meringankan beban ekonomi masyarakat ditengah pandemi Covid-19.

Salah satunya pemberian sembako dengan tidak melebihi batas aturan yang telah ditetapkan oleh KPU.

"Misalnya mereka memberi masker, atau bantuan sosial terhadap masyarakat untuk mendapatkan simpati publik. Tapi tetap, tidak boleh melanggar aturan pemilu misalnya politik uang atau sebagainya," katanya.