Demo Tolak UU Cipta Kerja, SBY, Luhut Pandjaitan, dan Prabowo Subianto pun Buka Suara

"Kalau saya dituduh ingin merusak negara, ingin mengganggu negara, sedih loh pak saya, sakit hati saya Pak Jokowi," sambungnya.

SBY mengaku akan menulis siapa pihak yang memfitnah dirinya sebagai penggerak aksi 411, sebagaimana pesan almarhum istrinya Ani Yudhoyono.

"Almarhum Ibu Ani itu pernah berpesan hari-hari terakhirnya, tolong tulislah memoar, segala fitnah, segala apa yang dituduhkan kepada kita supaya anak cucu kita tahu yang sebernarnya," kata SBY.

"Terus terang belum saya tulis, tapi pada saatnya nanti ketika saya dipanggil yang maha kuasa saya sudah menulis apa yang perlu saya tulis. Karena ini cerita tentang kebenaran," ujarnya.

Dalang demo UU Cipta Kerja

Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyakini ada penunggang dalam aksi demo menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja.

Luhut mengaku sudah mengetahui siapa dalang di balik itu semua.

"Jadi jangan spirit tuh 'saya pengen kuasa', saya pengen pemerintah ini diganggu' jangan begitu. Nanti kalau mau menjadi pejabat, jadi presiden ya tahun 2024. Itu kan sudah ada waktunya," ujar Luhut di acara Satu Meja the Forum KompasTV.

Luhut menegaskan bahwa dirinya bersama pejabat lainnya tidak ada tujuan lain selain untuk kepentingan rakyat dan negara.

Ia pun mengingatkan kepada semua pihak untuk tidak lantas memanfaatkan situasi-situasi genting demi kepentingan pribadi maupun golongan.

"Ada ya yang memanfaatkan ini untuk menjadi presiden?," tanya presenter sekaligus jurnalis senior Budiman Tanuredjo.

"Ya istilah saya kan birahi-birahi kekuasaannya ditahan dulu deh, sabar, ini kan Covid-19, kalau Anda bikin begini, itu bukan hanya berdampak pada Republik, tetapi pada kamu dan keluarga mu," ungkapnya.

"Ya pasti ada lah, enggak usah orang pintar juga melihatnya ada. Ya kan pemerintah punya tools-nya juga untuk itung-itungan, apa sih susahnya itu?" katanya membenarkan.

"Silakan (ajukan judicial review), itu kita anjurkan. Itu yang betul. Pergi saja ke Mahkamah Konstitusi, itu kan jalur yang benar. Masukkan saja judicial review, itu kan boleh. Itu baru menunjukkan seorang negarawan," kata Luhut.

Kata Prabowo