Netty Tegaskan PKS Istikamah Tolak UU Cipta Kerja, Sebut Pengesahan Mendadak dan Inkonstitusional

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Anggota Fraksi PKS DPR RI, Netty Prasetiyani, menegaskan, Fraksi PKS DPR RI istikamah menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Sebab, menurut dia, Omnibus Law tersebut banyak merugikan masyarakat Indonesia.

"Kami istikamah menolak Omnibus Law, Fraksi PKS tetap bersama rakyat dan buruh," kata Netty Prasetiyani saat ditemui seusai kunjungan kerja Komisi IX DPR RI di Balai Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Rabu (7/10/2020).

Ia menilai pengesahan UU Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020 itu pun mendadak.

Pasalnya, saat itu bertepatan hari libur Anggota DPR RI sehingga terkesan tergesa-gesa.

Bahkan, Netty menyebut proses pembahasannya juga inkonstitusional.

"UU Cipta Kerja ini mendegradasi kepentingan rakyat Indonesia," ujar Netty Prasetiyani.

Karenanya, pihaknya berharap, pemerintah dan DPR RI mendengar suara penolakan tersebut.

Mengingat banyak pihak yang menolaknya dan UU Cipta Kerja tetap disahkan.

Di Cirebon sendiri, kalangan buruh menolak Omnibus Law dan berunjuk rasa di sejumlah lokasi pada Selasa (6/10/2020).

Aksi tersebut digelar di DPRD Kabupaten Cirebon, Kantor Bupati Cirebon, dan sejumlah pabrik tempat para buruh itu bekerja.

• Netty Prasetyani Sebut Proses Pengesahan UU Cipta Kerja Tergesa-gesa dan Inkonstitusional

• Beda dengan DPR RI, DPRD Purwakarta Justru Tolak UU Cipta Kerja