Beda dengan DPR RI, DPRD Purwakarta Justru Tolak UU Cipta Kerja

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Massa buruh berunjuk rasa tolak UU Cipta Karya di Kantor DPRD Purwakarta meski berjalan ricuh akhirnya beraudiensi dan diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Purwakarta, Neng Supartini, Rabu (7/10/2020).

Dalam audiensi tersebut menghasilkan sebuah keputusan bahwa DPRD Purwakarta melalui Wakil Ketuanya dengan tegas menolak penetapan undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law.

"Disampaikan dengan hormat, berdasar hasil audiensi perwakilan para buruh karyawan se-Purwakarta dengan Wakil Ketua DPRD Purwakarta di Gedung DPRD, menyatakan menolak penetapan UU Cipta Kerja," tulis DPRD dalam hasil surat audiensi.

Sebelumnya, situasi di Gedung DPRD pun tampak memanas dengan aksi saling lempar dan tembakan gas air mata dari aparat kepolisian dan massa aksi. Sejumlah aparat kepolisian pun tampak kewalahan dan kocar-kacir lantaran personel yang kalah banyak dengan massa aksi.

• Desta Kena Imbas Disahkannya UU Cipta Kerja, Diserang Warganet karena Masalah Ini

Bahkan, tampak ada sebagian aparat kepolisian yang terkena lemparan dari massa aksi. Mobil water canon pun dikerahkan guna mengusir massa aksi dari kerusuhan tersebut.

Usai kondisi tampak kondusif, pos keamanan Kantor DPRD Purwakarta pun tampak rusak dan penuh dengan lemparan batu juga botol.

Aksi unjuk rasa di Purwakarta telah dilakukan sejak Selasa (6/10/2020) hingga hari ini. Bahkan, para pengunjuk rasa mengancam akan melakukan demo yang lebih pada Kamis (8/10/2020). Tadi pagi, para pengunjuk rasa sempat memblokir sejumlah jalan, seperti di perempatan Jalan Sadang.

"Kami akan lumpuhkan total semua akses jalan jika tuntutan kami tak dipenuhi," kata Ira selaku Ketua PC SPSI Purwakarta seraya menyebut sebagian buruh akan berkumpul dan terpusat menggelar aksi di Jakarta pada Kamis (8/10/2020).

Ketua DPRD Purwakarta, Ahmad Sanusi menanggapi terkait rusuhnya massa yang berunjuk rasa terkait penolakan pengesahan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law. Ahmad Sanusi mengaku prihatin dengan adanya tindakan anarkis yang mengakibatkan kerusakan pada pos keamanan sekretariat dewan.

• Virus Corona di Sumedang Dinilai Terkendali, Bupati Izinkan Uji Coba KBM Tatap Muka di Dua Sekolah

"Mestinya ini tidak terjadi. Saya berharap kawan-kawan buruh melakukan perjuangannya yang tertib dan aman supaya hasilnya juga baik. Kalau sudah ada kerusakan seperti ini, siapa yang akan bertanggung jawab? Yang rugi kita-kita juga," ujarnya, Rabu (7/10/2020).

Ahmad Sanusi pun mengaku berterima kasih atas pengamanan yang dilakukan Polri dan TNI yang sudah meredam kerusuhan hingga situasi bisa aman terkendali kembali.