Najwa Shihab Tak Diam, Akhirnya Dia Buka Suara, Jelaskan Maksud Kursi Kosong di Acara Mata Najwa

TRIBUNJABAR.ID - Akhirnya Najwa Shihab buka suara terkait tayangan kursi kosong di program acara Mata Najwa.

Rupanya, Najwa Shihab tak diam saja ketika namanya ramai diperbincangkan karena dilaporkan setelah menayangkan wawancara kursi kosong.

Kini, Najwa Shihab mengunggah foto tangkapan layar berita tentang polisi menolak laporan terhadapnya terkait tayangan kursi kosong.

Melalui Instagram, Najwa Shihab menyatakan, baru mengetahui ada pelaporan terhadapnya dari teman-teman awak media.

Ia mengaku tak tahu dasar pelaporan dan pasal yang dituduhkan. Namun, Najwa sudah tahu laporan tersebut ditolak polisi dan diminta dibawa ke Dewan Pers.

Ia mengaku siap jika harus menjalani pemeriksaan terkait hal tersebut.

• Foto Jadul Najwa Shihab, Lucu di Masa Kecil, Cantik Pakai Seragam Sekolah, Ada yang Lagi Ospek

• Ini Ibu Najwa Shihab dan Saudaranya yang Jarang Terekspos, Cantik-cantik Semua, Elegan dan Keibuan

Kemudian, host Mata Najwa ini juga memaparkan maksud dan arti dari tayangan kursi kosong di program yang dibawakannya.

Menurutnya, di Indonesia baru pertama kali dilakukan, tetapi di luar negeri gaya seperti itu sudah sempat beberapa kali di lakukan.

Berikut ini penjelasan Najwa Shihab yang diunggah di akun Instagram, Selasa (6/10/2020).

"Saya baru mengetahui soal pelaporan ini dari teman-teman media. Saya belum tahu persis apa dasar pelaporan termasuk pasal yang dituduhkan.

Saya dengar pihak Polda Metro Jaya menolak laporan tersebut dan meminta pelapor membawa persoalan ini ke Dewan Pers.

Jika memang ada keperluan pemeriksaan, tentu saya siap memberikan keterangan di institusi resmi yang mempunyai kewenangan untuk itu.

Tayangan kursi kosong diniatkan mengundang pejabat publik menjelaskan kebijakan-kebijakannya terkait penanganan pandemi.

Penjelasan itu tidak harus di Mata Najwa, bisa di mana pun. Namun, kemunculan Menteri Kesehatan memang minim dari pers sejak pandemi kian meningkat, bukan hanya di Mata Najwa saja.

Dan dari waktu ke waktu, makin banyak pihak yang bertanya ihwal kehadiran dan proporsi Manteri Kesehatan dalam soal penanganan pandemi.

Faktor-faktor itulah yang mendorong saya membuat tayangan yang muncul di kanal Youtube dan media sosial Narasi.

Media massa perlu menyediakan ruang untuk mendiskusikan dan mengawasi kebijakan-kebijakan publik.

• Polisi Tolak Laporan Relawan Jokowi Bersatu tentang Najwa Shihab, Ini Alasannya

• Najwa Shihab Akan Dipolisikan Relawan Jokowi, Tuai Tanggapan Bintang Emon hingga Susi Pudjiastuti

Pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan juga berasal dari publik, baik para ahli/lembaga yang sejak awal concern dengan penanganan pandemi maupun warga biasa.

Itu semua adalah usaha memerankan fungsi media sesuai UU Pers yaitu “mengembangkan pendapat umum” dan “melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum”.

Sependek ingatan saya, treatment “kursi kosong” ini belum pernah dilakukan di Indonesia,

tapi lazim di negara yang punya sejarah kemerdekaan pers cukup panjang.

Di Amerika sudah dilakukan bahkan sejak tahun 2012, di antaranya oleh Piers Morgan di CNN dan Lawrence O’Donnell di MSNBC’s dalam program Last Word.

Pada 2019 lalu di Inggris, Andrew Neil, wartawan BBC, juga menghadirkan kursi kosong yang sedianya diisi Boris Johnson, calon Perdana Menteri Inggris, yang kerap menolak undangan BBC.

Hal serupa juga dilakukan Kay Burley di Sky News ketika Ketua Partai Konservatif James Cleverly tidak hadir dalam acara yang dipandunya."

(Tribunjabar.id)

Soal Najwa Shihab Dilaporkan

Tim Relawan Jokowi Bersatu gigit jari saat mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya, Selasa (6/10/2030).

Mereka datang untuk melaporkan Najwa Shihab karena dianggap telah mendiskreditkan Presiden Jokowi, karena mewawancarai kursi kosong.

Wawancara terhadap kursi kosong dilakukan Najwa karena Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang diundang ke acara tersebut tidak datang.

Namun, laporan Tim Relawan Jokowi Bersatu ke Polda Metro Jaya, tidak diterima pihak kepolisian.

• Najwa Shihab Merasa Janggal, Hal Besar Apa yang Didapat Brigjen Prasetijo untuk Bantu Djoko Tjandra

Sebab, yang mereka laporkan disinyalir masuk dalam ranah jurnalistik yang diatur dalam kode etik pers atau UU Pers.

Karenanya, Tim Relawan Jokowi Bersatu diminta berkoordinasi dahulu dengan Dewan Pers, sebelum membuat laporan polisi.

Ketua Tim Relawan Jokowi Bersatu, Silvia Devi Soembarto, mengatakan, pihaknya sudah mendatangi SPKT Polda Metro Jaya, Selasa pagi.

"Tapi laporan belum diterima, karena mesti koordinasi dengan Dewan Pers dahulu," kata Silvia kepada Wartakotalive, Selasa (6/10/2020).

Karenanya, kata Silvia, pihaknya Selasa siang mendatangi Dewan Pers.

"Saya sudah di Dewan Pers dan akan berkoordinasi dulu, sebelum menentukan nantinya untuk membuat laporan polisi," terang Silvia.

Silvia berjanji akan menyampaikan apa hasil koordinasi pihaknya dengan Dewan Pers.

Dari koordinasi itu akan ditentukan apakah laporan polisi atas aksi Najwa Shihab, bisa dilakukan atau tidak.

Sebelumnya, Ketua Umum Relawan Jokowi Bersatu Silvia Devi melaporkan wartawan senior Najwa Shihab ke Polda Metro Jaya.

Alasannya, alumnus Universitas Indonesia (UI) itu dinilai melukai perasaan pendukung Jokowi.

Silvia mengaku sebagai ketua relawan yang membawahi barisan pendukung Jokowi pada 21 provinsi dan 174 kota di seluruh Indonesia.

Para pendukung Jokowi diklaim tersinggung dengan wawancara kursi kosong yang dibawakan Najwa Shihab.

"Wawancara kursi kosong Najwa Shihab melukai hati kami sebagai pembela Presiden."

"Karena Menteri Terawan adalah representasi dari Presiden Joko Widodo," kata Silvia di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (6/10/2020).

Silvia mengatakan, pihaknya menduga Najwa Shihab telah melanggar pasal tentang cyber bullying.

Menurutnya, parodi wawancara kursi kosong Menteri Terawan sebuah tindakan yang melawan hukum.

"Tindak pidananya cyber bullying. Karena narasumber tidak hadir kemudian diwawancarai dan dijadikan parodi."

"Parodi itu suatu tindakan yang tidak boleh dilakukan kepada pejabat negara khususnya menteri."

"Karena beliau adalah representasi dari Presiden Joko Widodo," ucapnya.

Silvia juga menuding wawancara kursi kosong adalah preseden buruk dalam profesi jurnalis.

Dira tidak ingin tindakan yang dilakukan Najwa Shihab menjadi inspirasi jurnalis lainnya.

"Kami hanya ingin perlakuan yang dilakukan oleh Najwa Shihab di depan jutaan rakyat Indonesia tidak berulang dilakukan oleh wartawan lain atau tidak ditiru."

"Pada akhirnya kami memutuskan membuat laporan pada polisi," ucapnya.

Tak hanya Najwa Shihab, relawan Jokowi juga akan melayangkam somasi terhadap Trans 7 sebagai saluran televisi yang menayangkan acara tersebut.

Mereka juga akan melaporkan kasus ini ke Dewan Pers.

Sebelumnya, jurnalis sekaligus presenter Najwa Shihab mengaku sudah berulang kali mengundang secara resmi Menkes Terawan untuk menjadi tamu dalam acara Mata Najwa yang ia pandu.

Dilansir Kompas.com, undangan tersebut sudah disampaikan Najwa jauh sebelum dibuatnya video Mata Najwa edisi "Menanti Terawan" di media sosial.

"Hampir tiap minggu selalu kirim undangan. Tiap episode soal pandemi," kata Najwa kepada Kompas.com, Selasa (29/9/2020).

Najwa mengatakan, undangan yang ia sampaikan tidak selalu direspons oleh pihak Menkes.

Sekalinya dijawab, pihak Menkes mengaku tidak bisa hadir dengan alasan padatnya jadwal.

"Pernah menjawab bahwa tidak bisa karena jadwal, dan kemudian kami selalu menawarkan agar wawancara diatur menyesuaikan waktu dengan agenda Pak Terawan," ujar dia.

Akan tetapi setelah pihak Mata Najwa menawarkan untuk wawancara menyesuaikan jadwal Menkes Terawan, kembali tidak ada jawaban lanjutan dari pihak Menkes.

"Tapi, tiap minggu kami selalu kirim undangan untuk mengingatkan," ujar Najwa.

(Warta Kota)