Pilkada Membuat Pemprov Jabar Menunda Pencairan Bansos Tahap Empat

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemprov Jabar akan menunda pemberian bantuan sosial (bansos) provinsi tahap empat di akhir tahun 2020.

Hal ini untuk menghindari penyalahgunaan penyaluran bansos di tengah Pilkada Serentak 2020.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan penyelenggaraan Pilkada Serentak rawan dihinggapi penyalahgunaan fasilitas negara.

Oleh sebab itu, dirinya akan menunda pemberian bansos provinsi tahap keempat, yang sebelumnya dijadwalkan dilaksanakan sebelum 9 Desember 2020, menjadi setelah 9 Desember 2020 atau setelah pemungutan suara.

• Basmi Kecoa dengan Boraks, Berikut Cara Lain Usir Kecoa Dari Rumah

Di Jawa Barat sendiri, terdapat delapan daerah yang menyelenggarakan pilkada, yakni Kota Depok, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Karawang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bandung, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Pangandaran.

"Memang rawan, sehingga kami memutuskan pembagian bansos akan diatur, ditunda dengan cara yang baik di daerah yang Pilkada, agar tidak dijadikan sumber pelanggaran terkait bantuan sosial," katanya di Gedung Sate, Senin (5/10).

Gubernur yang akrab disapa Emil ini mengatakan bansos tahap keempat ini akan berbentuk uang tunai. Sedangkan bansos tahap tiga yang masih berupa paket uang dan sembako senilai Rp 500 ribu, tengah disiapkan dan segera diluncurkan dalam waktu dekat ini.

Bantuan keempat ini akan berbentuk uang tunai senilai Rp 500 ribu. Oleh karena itu, Emil memastikan tidak ada komoditas yang kedaluarsa di bansos tahap keempat.

"Dari kami kan kalau yang pengiriman bansos kan ada dua lagi. Yang ketiga dilakukan, sudah berproses. Tapi yang ketiga ini terbagi sembako dan tunai. Yang keempat ini kan full tunai, yang diagendakan di awal Desember. Jadi tetap sesuai jadwal, tapi timingnya sesudah hari pencoblosan," ujarnya.

• Dalam Sehari Bisa Kawin 100 Kali Rata-rata Setiap 17 Menit, Itu Perilaku Singa Betina Saat Subur

Sebelumnya diberitakan, pendistribusian bantuan sosial (bansos) tahap II Provinsi Jawa Barat (Jabar) sudah rampung. Persentase berhasil serah nyaris 100 persen. Dari 1.392.407 Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS) penerima bansos, hanya 9.598 paket atau 0,6 persen yang gagal serah.

Hal tersebut memperlihatkan, pendataan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jabar baik dan akurat. Asisten Daerah (Asda) Bidang Administrasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jabar sekaligus Ketua Tim Penyaluran Bansos Provinsi Jabar Dudi Sudradjat Abdurachim mengatakan, terdapat 23 tahap cleansing data penerima bansos provinsi tahap II.

"Kami menyinkronkan kode kabupaten/kota, memastikan NIK valid, memeriksa pekerjaan, sampai mengecek nama dan alamat penerima bansos. Banyaknya tahapan cleansing data membuat data penerima bansos semakin akurat," kata Dudi, Jumat (4/9).

Pemda Provinsi Jabar berkoordinasi dengan dengan sejumlah pihak, seperti Ombudsman, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), supaya tidak ada penerima bansos ganda.

Dudi menyatakan, hasil evaluasi distribusi bansos tahap I menjadi pertimbangan, seperti mengganti komoditas telur menjadi susu dan masker kain. Pergantian komoditas mampu menekan dinamika yang hadir selama proses pendistribusian.

"Waktu pendistribusian hampir sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Memang ada keterlambatan, tapi itu hanya 2-3 hari," ucapnya.

Menurut Dudi, hingga pendistribusian bansos tahap II selesai, pihaknya belum menerima laporan adanya penyelewengan. Pemilihan mitra kerja yang kredibel dalam pengadaan barang dan jasa pengiriman, yakni Perum Bulog dan PT Pos Indonesia, membuat distribusi bansos provinsi berjalan optimal.

• Juergen Klopp Sebutkan 1 Kabar Baik di Balik Kekalahan Besar Liverpool dari Aston Villa, Apa Itu?

"Perum Bulog dan PT Pos Indonesia merupakan perusahaan-perusahaan BUMN yang sudah berpengalaman dan memiliki sejarah panjang. Dan pasti kedua perusahaan itu akan menjaga reputasi," katanya.

Dudi mengatakan, Pemda Provinsi Jabar melalui Surat Perintah Sekretaris Daerah Jabar menugaskan para Eselon II sebagai petugas penghubung (liaison officer). Penugasan tersebut bertujuan untuk monitoring evaluasi, menyelesaikan dan mengantisipasi hambatan dalam penyaluran bansos provinsi.

"LO ini menjadi jembatan komunikasi antara provinsi dan kabupaten/kota," ucapnya.

Pendistribusian bansos provinsi tahap II disertai pelaporan ketat sesuai dengan data. Petugas harus menyerahkan paket secara langsung ke penerima, sesuai dengan kartu identitas. Jika data nama dan alamat tidak sesuai, maka paket bansos provinsi dikembalikan untuk diverifikasi ulang.