Prioritas Vaksin Akan Diberikan kepada Garda Terdepan, Lalu Masyarakat dengan Risiko Tinggi

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Melanjutkan Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi RI, Luhut Binsar Pandjaitan kembali memimpin rapat koordinasi persiapan program vaksinasi Covid-19, Rabu (30/9/2020).

“Saat ini vaksin menjadi hal yang sangat penting bagi kita. Oleh karena itu, prioritas utama kita saat ini adalah pemantapan dalam logistik, target penerima, serta mekanisme vaksinasi yang akan kita laksanakan,” ujar Luhut B Pandjaitan membuka rapat koordinasi di Jakarta tersebut, melalui siaran digital yang diterima.

Menanggapi ucapan Menko Luhut, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang hadir dalam rakor itu memaparkan prioritas dari target penerima vaksin tersebut.

“Prioritas vaksin akan diberikan kepada garda terdepan yaitu seluruh tenaga medis dan seluruh masyarakat yang bekerja pada fasilitas medis. Berikutnya akan diberikan kepada masyarakat dengan kategori high risk, yaitu pekerja pada usia 18 hingga 59 tahun," katanya.

Hingga saat ini, menurut Menkes Terawan, kebutuhan vaksinasi mencapai 320 juta dosis.

Dengan indeks pemakaian vaksin, maka pemerintah harus bisa menyediakan 352 juta dosis vaksin.

Penyediaan vaksin ini dilakukan bersama dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian BUMN, Kepala BOPM, serta Kepala BNPB.

Wakil Menteri BUMN, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan saat ini kapasitas penyimpanan vaksin yang dimiliki oleh BUMN mencapai 123 juta vaksin.

Oleh karena itu, sedang dilakukan kerja sama antarlembaga BUMN, khususnya oleh Bio Farma dan Kimia Farma sebagai produsen obat, dalam pengadaan cold chain equipment inventory hingga memuat 300 juta vaksin.

Pengadaan cold chain disiapkan untuk datangnya vaksin dari berbagai negara yang telah membantu Indonesia dalam pengadaan vaksin tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan, telah dilakukan berbagai diskusi dengan negara terkait, seperti Tiongkok, Uni Emirat Arab, dan Inggris, dalam komitmen penyediaan vaksin bagi Indonesia.

“Kami telah berkomunikasi secara rutin dengan Cina, Arab, maupun Inggris dalam penyediaan vaksin bagi Indonesia. Kami juga telah mengatur waktu pertemuan antarnegara untuk dapat meninjau lebih lanjut mengenai uji klinis serta produksi vaksin yang nantinya akan dikirim ke Indonesia tersebut,” ujarnya.

Suplai vaksin Sinopharm dan Sinovac pun akan didatangkan dari Tiongkok.

Kepala BPOM, Penny Kusumastuti Lukito, menceritakan, tim teknis dari lembaganya akan melaksanakan kunjungan lapangan untuk melihat lab produksi vaksin serta uji klinis yang telah dilakukan.

Dalam kunjungan ini nantinya akan dibahas mengenai sistem pengiriman vaksin serta sertifikasi halal dari vaksin tersebut.

Terkait hal ini, Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Doni Monardo, meminta BPOM agar berkoordinasi dengan MUI untuk memastikan kehalalan vaksin Covid tersebut.

"Setelah dicek kehalalannya maka BPOM bisa berkoordinasi dengan MUI untuk memberikan sertifikasi halal," saran Doni.

Untuk menyiapkan program vaksinasi yang akan segera dilaksanakan, Kementerian Kesehatan telah menyusun beberapa langkah dalam kesiapan fasilitas kesehatan di Indonesia.

Sejak Senin (29/9), telah dilaksanakan pelatihan kepada tenaga kesehatan mengenai tata cara vaksinasi Covid-19 ini.

• Partai Amien Rais Diumumkan Bertepatan Hari Kesaktian Pancasila, Diyakini Gerus Kekuatan PAN

Selain itu, telah disiapkan dua puskesmas yang akan menjadi tempat simulasi, yaitu Puskesmas Abiansemal Kabupaten Badung di Bali, serta Puskesmas Tanah Sereal Kota Bogor di Jawa Barat.

Terakhir, Menko Luhut meminta kepada Menteri Kesehatan, Menteri Luar Negeri, Kepala BPOM, Kepala BNPB, dan Wakil Menteri BUMN sebagai peserta rapat untuk terus berkoordinasi dengan baik dalam penyediaan vaksinasi ini.

• Drawing Liga Champions Digelar Besok, Ada Potensi Tercipta Grup Neraka

“Koordinasi harus terus kita jaga dengan baik, agar vaksinasi dapat segera kita laksanakan di Indonesia. Narasi simulasi vaksinasi ini akan dibuat oleh Kemenkes, yang nantinya akan dilengkapi oleh pihak terkait agar vaksinasi dapat berjalan dengan baik dan lancar,” tuturnya. (*)