Pilkada Kabupaten Bandung
Wartawan Protes, Tak Boleh Masuk Saat Pengundian Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung
Aksi dilakukan karena wartawan tak boleh masuk saat proses pengundian nomor urut calon. KPU juga tak menyediakan layar lebar.
Penulis: Lutfi Ahmad Mauludin | Editor: taufik ismail
lihat foto
TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Wartawan menggelar protes dan mengembalikan id card yang diberikan KPU karena tak diperbolehkan masuk untuk meliput pengundian nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung, di Soreang, Kabupaten Bandung, Kamis (24/9/2020).
Ketua PWI Kabupaten Bandung, Rahmat Sudarmaji, mengaku sangat menyayangkan atas tidakan KPU Kabupaten Bandung.
"Saya menyayangkan sebelumnya kami diajak rapat konsultasi, memang kemarin ada pembatasan untuk di area rapat pleno. Kami setuju, kami minta ada big screen untuk wartawan yang tak punya id card," ujar Rahmat, di Soreang, Kabupaten Bandung, Kamis (25/9/2020).
Rahmat mengatakan, sedangkan sekarang tak ada big screen tersebut.
"Kalau melihat zona Covid-19 Kabupaten Bandung, tak begitu parah, kami komitmen untuk menerapkan protokol kesehatan di rapat sebelumnya. Namun kini tak oleh masuk," kata rahmat.
Seorang wartawan senior, Didi Mainaki, mengatakan, kalau mau acara pengundian nomor seperti ini, tidak harus di hotel.
"Di Kantor KPU saja sudah cukup, tinggal difasilitasi, agar tak menghamburkan anggaran, apalagi di tengah pandemi Covid seperti ini," ujar Didi.
Didi mengatakan, intinya wartawan tak boleh masuk saat digelarnya pengundian nomor untuk mencegah kerumunan.
"Sekarang di luar juga tak ada jaminan tak berkerumun," katanya.
Harusnya, kata Didi, ambil jalan tengahnya, ada perwakilan yang boleh masuk.
"Kami juga paham ketika semua wartawan masuk karena keterbatasan tempat dan wartawan terlalu banyak, tapi kan perwakilan bisa," tuturnya.
Selain itu, kata Didi, kalau tak boleh masuk masih banyak solusi.
"Kenapa tidak dibuat layar lebar di luar, bukan untuk hanya wartawan, tapi untuk mengakomodasi keingintahuan simpatisan, relawan, tim sukses, dan lainnya," ujarnya.
Didi menekankan, harusnya hubungan KPU dan wartawan dijalin dengan baik.
"Dengan saling menguntungkan, KPU butuh kami dan wartawan juga butuh KPU untuk sumber informasi yang dinanti masyarakat. Sebenarnya kami juga tak memaksakan diri semua masuk ruangan, kami paham," kata dia.
Didi mengatakan, dengan ini pihaknya sangat menyayangkan, kecewa, dan protes.
"Harusnya aturan KPU jangan tangan besi tapi ada inovasi," ucapnya.
• Hari Ini Pengundian Nomor Urut Pilkada Kabupaten Bandung Digelar, Tiga Paslon Dinyatakan Lolos
• Pengundian Nomor Urut Pilkada Pangandaran, Setiap Calon Cuma Boleh Bawa Pendukung Maksimal 10 Orang
