Tak Ada Nama Arief Poyuono di Kepengurusan Baru Partai Gerindra, Sandiaga Uno Posisinya Tetap

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Arief Poyuono akhirnya benar-benar tersingkir dari daftar pengurus Partai Gerindra.

Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto tak lagi memberi jabatan pada Poyuono.

"Hanya anggota partai saja," kata Poyuono saat dimintai tanggapan, Minggu (20/9/2020).

Di periode sebelumnya, Poyuono diberi jabatan Wakil Ketua Umum Bidang Buruh dan Ketenagakerjaan.

Meski tak lagi menjadi pengurus, Poyuono menyikapi hal itu dengan santai.

Ia mengatakan bahwa tak hanya dirinya yang tak masuk jajaran kepengurusan baru Partai Gerindra.

"Bukan hanya saya yang tidak lagi menjadi pengurus, yang lain juga banyak yang nggak ngurus lagi," katanya.

Setelah tak diangkat lagi menjadi pengurus, Poyuono mengatakan akan kembali ke aktivitas biasanya, yakni fokus membantu pemerintah dari luar dan menjadi aktivis buruh.

"Kembali beraktivitas seperti biasa, dan fokus membantu pemerintah dari luar. Yang pasti saya kembali ke habitat sebagai aktivis buruh tani dan nelayan dan berjuang untuk mereka. Apalagi dalam susunan yang baru di Gerindra, buruh tani dan nelayan tidak lagi diurus selevel Waketum," kata Poyuono.

Poyuono yang juga aktivis buruh itu juga berharap DPP Gerindra yang baru bisa membawa Gerindra menjadi pemenang Pemilu 2024.

"Saya harap mampu mengalahkan PDI Perjuangan, seperti cita-cita Prabowo Subianto selama ini, Gerindra bisa menjadi partai single majority atau menang di atas 50 persen," kata Poyuono.

Harapan itu bukan tanpa alasan, sebab Gerindra saat ini sudah ada dalam pemerintahan.

Hal itu menurut Poyuono bisa menjadi modal Gerindra untuk menjadi pemenang Pemilu.

"Apalagi saat ini Gerindra sudah masuk di pemerintahan dan mengurusi departemen yang bisa membantu memperbesar partai Gerindra dalam meraih suara. Sehingga akan mudah mengendalikan pemerintahan ke depan dengan menjadi partai pemenang dan single majority," tutur Poyuono.

Sebelumnya, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengumumkan daftar pengurus baru Partai Gerindra periode 2020-2025 pada Sabtu (19/9/2020) malam.

Keputusan susunan kepengurusan Partai Gerindra terbaru tersebut telah diajukan dan disahkan Menkumham Yasona H Laoly lewat penerbitan Surat Keputusan Nomor N.MH-18.HH.11.01/2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra.

Dalam daftar pengurus baru itu, Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum terpilih menunjuk Sufmi Dasco Ahmad menjadi Ketua Harian DPP Partai Gerindra periode 2020-2025.

Dasco menggantikan Ketua Harian periode sebelumnya, Laksdya TNI (Purn) Moekhlas Sidik.

Pada periode sebelumnya, Dasco menjabat Wakil Ketua Umum Partai Gerindra.

Dalam kepengurusan yang baru, Dasco akan berduet dengan Sugiono yang dipercaya menjadi Wakil Ketua Harian Gerindra.

Sementara posisi Bendahara Umum Gerindra dijabat oleh Thomas Djiwandono.

"Kepercayaan yang diberikan oleh Partai Gerindra terutama Pak Prabowo sebagai ketua umum untuk menunjuk saya sebagai ketua harian adalah sebuah tanggung jawab dan amanah yang sangat besar," kata Dasco kepada wartawan, Sabtu (19/9/2020).

Wakil ketua DPR RI itu kemudian mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Ketum Gerindra, Prabowo Subianto.

Kepada seluruh jajaran Gerindra, Dasco berharap bisa melakukan kerja sama dengan baik.

"Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih dan meminta kepada seluruh teman-teman dan jajaran partai untuk mengkoreksi apabila ada hal-hal yang tidak pas, serta kritik membangun agar kami tetap amanah dalam menjalankan tugas-tugas kepartaian selaku ketua harian," katanya.

Selain Dasco, Prabowo masih mempercayai nama-nama lama untuk untuk dalam daftar pengurus partai berlambang Garuda itu.

Sandiaga Uno misalnya, tetap menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra.

Prabowo juga tetap mempercayakan sejumlah nama besar di posisi Wakil Ketua Dewan Pembina, antara lain Rachmawati Soekarnoputri, Hashim Djojohadikusumo, dan Edhie Prabowo.

"AD/ART tetap memberi kekuasaan yang besar kepada Ketua Dewan Pembina untuk mengambil kebijakan-keijakan internal dan eksternal partai," ucap Muzani.

Muzani mengatakan dalam menyusun struktur kepengurusan Gerindra, Prabowo menerapkan prinsip proporsional.

Prabowo mempertimbangkan sejumlah nasihat dan masukan dari seluruh elemen masyarakat.

"Kami harus dibatasi oleh waktu, hanya sebulan kami diberi waktu untuk menyusun kepengurusan tersebut. Kami juga harus dibatasi oleh jumlah, karena jumlah kepengurusan tentu saja tidak boleh terlalu gemuk, meskipun juga tidak boleh terlalu ramping," kata Muzani.

Muzani menjelaskan kepengurusan partai Gerindra terbaru terdiri dari Dewan Pembina berjumlah 89 orang (pengurus dan anggota), Dewan Penasihat berjumlah 48 orang, Dewan Pakar berjumlah 43 orang, dan DPP berjumlah 292 orang.

"Jumlah ini telah melampaui syarat yang telah disyaratkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yakni keterwakilan perempuan minimal 30 persen," jelas Muzani.

Partai Gerindra sebelumnya menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (8/8/2020).\

Dalam KLB itu, Prabowo kembali terpilih sebagai ketua umum untuk lima tahun ke depan.

Usai kongres, seluruh pejabat di Gerindra demisioner. Hanya tersisa Prabowo dan Muzani.

Prabowo menjadi formatur tunggal yang berwenang menentukan nama-nama pejabat Gerindra di periode ini.

Kepengurusan Gerindra kemudian menjadi sorotan publik setelah Arief Poyuono membawa nama Gerindra dalam sejumlah perdebatan publik. Padahal ia telah demisioner dari jabatan wakil ketua umum.

"Saya masih berhak berbicara sebagai Waketum Gerindra, kan pengurus KLB belum disahkan Menkumham," tutur Poyuono saat itu. (tribun network/sen/den/dod)