Pemprov Jabar Mulai Fokus Bereskan Aset Sekolah Bernilai Rp 5 Triliun Ada 1,5 Juta Item Barang

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja, mengatakan Pemerintah Provinsi Jabar secara proporsional terus melakukan penataan dan pendataan terkait keuangan dan aset di lingkungannya.

Satu di antaranya guna mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).

Jabar telah sembilan kali berturut-turut meraih WTP untuk LKPD tahun anggaran (TA) 2011-2019.

Di sektor pendidikan, Pemerintah Provinsi Jabar tengah menyiapkan sumber daya manusia (SDM) terkait pengelolaan aset pada dinas pendidikan. Selain aset tanah dan bangunan, aset tersebut mencakup bangku, meja, hingga alat praktikum di SMA/SMK/SLB se-Jabar.

• Sejarah Persib Bandung 9 Juli: Wasit Anulir Gol Essien, Persib Keok di Kandang Madura United

Selain pengecekan aset secara langsung, Setiawan berujar Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jabar tengah menyiapkan program/aplikasi untuk penataan aset secara online atau dalam jaringan (daring).

"Terkait manajemen aset, saya minta program atau aplikasi yang dikembangkan oleh BPKAD segera disosialisasikan. Bahwa kami akan bermain secara virtual terlebih dahulu sebelum kami melakukan cek fisik ke lapangan. Ada juga usulan, virtual yang sifatnya online juga harus bisa offline (sehingga terintegrasi datanya)," kata Setiawan dalam rapat di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (8/7).

• Luis Suarez Naik ke Peringkat Tiga Daftar Top Scorer Barcelona, Bisa Kejar Messi?

Dia menambahkan, pengembangan aplikasi tersebut juga harus disesuaikan dengan perubahan format inventarisasi barang. Setiawan pun meminta Kepala Dinas Pendidikan Jabar segera menunjuk pejabat yang akan bertugas mengelola aset di sekolah-sekolah.

"Segera tunjuk petugas atau pejabat yang meng-approve, yang menginput (data), yang harus tercatat dan disampaikan ke BPKAD," ucap Setiawan.

• Bupati Sukabumi Geram Dinkes Hentikan Jampersal, Kewenangannya Dilangkahi?

"Sehingga jika ada masalah, BPKAD bisa berkoordinasi langsung dengan siapa yang (bertugas) approve dan input. BPKAD juga akan men-training petugas atau pejabat yang akan bertugas itu," katanya.

Selain itu, Setiawan juga berpesan kepada Sekretaris Dinas Pendidikan Jabar untuk memperhatikan jabatan fungsional pengelola aset karena manajemen aset merupakan hal yang penting.

"Bukan hanya guru, pengawas sekolah, tapi juga pengelola aset karena aset banyak sekali. Termasuk kelas jabatan dan insentif (pengelola aset) juga harus dicek. BPKAD juga akan memperjuangkan agar pengelola aset dapat insentif," kata Setiawan.

• 10 Foto Cantik Amanda Manopo yang Dirumorkan Pacaran dengan Billy Syahputra

Pemda Provinsi Jabar juga mengumpulkan para Kepala Cabang Dinas Pendidikan se-Jabar untuk menampung aspirasi sekaligus menjaring permasalahan di lapangan khususnya terkait aset.

Sekretaris Dinas Pendidikan Jabar Wahyu Mijaya melaporkan, terdapat 831 sekolah negeri di Jabar yang terdiri dari 507 SMA, 285 SMK, dan 39 SLB. Dari jumlah sekolah yang ada, terdapat sekitar 26 ribu PNS dengan rata-rata sekitar 1.200 PNS pensiun setiap tahunnya. Selain itu, terdapat 13 Cabang Dinas Pendidikan di Jabar.

"Kondisi rill di lapangan, PNS di satuan pendidikan dari 831 sekolah (dalam kewenangan Jabar). Kasubag TU terisi ada 332 orang, 449 kursi masih kosong. Kami kemarin inventarisir dari jumlah yang ada, yang bisa diusulkan ke BKD baru 142 orang, itu yang baru bisa diisi. Ini kondisi rill di lapangan dari sisi SDM," kata Wahyu.

• Informasi Pemadaman Listrik oleh PLN Hari Ini, dari Padalarang hingga Lembang, Lihat Jamnya