Rekam PPDB 2020 di Jawa Barat, Peredaran Surat Rekomendasi ke Sekolah Calon Siswa dari Anggota DPRD

Koordinator Komunitas Peduli Pendidikan Jawa Barat ini menilai tindakan itu tak adil.

Dia pun mencontohkan dari kalangan tak mampu banyak yang tak mengenal anggota dewan dan tidak memperoleh rekomendasi sama sekali.

"Harusnya anggota dewan mengikuti aturan. Umpamanya berikan arahan mencari sekolah dekat rumah supaya keterima atau apapun lah," ujarnya.

Persoalan serupa yang kembali terulang kembali, katanya, penting memberikan pencerahan kepada para anggota dewan.

Dia mempertanyakan anggota dewan tersebut tak mengerti aturan atau sengaja melanggar aturan yang berlaku.

"Kan jadi pertanyaan kami. Terus terang kami menemukan seperti ini hampir setiap tahun. Dengan redaksi, gaya dan mengantar ke sekolah yang berbeda," katanya.

Anggota Kelompok Ahli Satgas Saber Pungli Provinsi Jawa Barat ini menambahkan semestinya terdapat tanggapan dari para pemberi tanda tangan pada surat itu.

Harus ada yang memeriksa keaslian tanda tangan, stempel, kop surat, dan semacamnya.

"Kalau enggak betul, diusut siapa yang membuat itu. Laporkan kepada pihak berwajib. Tapi kalau benar, saya pikir mereka belajar lagi lah. Jangan sudah ketahuan hanya minta maaf dan cabut surat," ujarnya.

Pihaknya berharap, kepada pimpinan partai dan badan kehormatan DPRD harus segera mengambil tindakan.

Minimal dengan memanggil, hingga meminta keterangan soal kejadian. Sedangkan, khusus hukuman sesuai aturan-aturan yang berlaku.

"Ini menjadi pembelajaran bagi kami semua dan berharap jangan terjadi lagi oleh partai apa pun dan oleh siapa pun juga," katanya.

• Ketua DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan Tiap Hari Dapat Titipan Calon Siswa di PPDB, Ini Jawabannya

Komisi V DPRD Jabar Sayangkan Adanya Surat Rekomendasi

Beberapa waktu lalu, Ketua Komisi V DPRD Jabar, Abdul Hadi Wijaya, menanggapi kasus surat rekomendasi sekolah tersebut.

Abdul Hadi Wijaya menyayangkan adanya surat rekomendasi yang diberikan dari anggota komisinya.