Rocky Gerung Ingin Jadi Menkumham Jokowi, Syarat Punya Diskresi, Kerja Pertama Bubarkan Kabinet

Jika Rocky Gerung mendapat tawaran menteri dari Jokowi, maka dia akan menerimanya

Tapi untuk menjadi pembantu Jokowi, Rocky Gerung mengajukan satu syarat, kewenangan diskresi

Kewenangan itu penting bagi Rocky Gerung agar bisa membubarkan kabinet Jokowi

//

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Isu rehuffle atau perombakan kabinet kini sedang mengemuka usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan ancaman kepada para menteri yang tidak memiliki sense of crisis di tengah pandemi Covid-19.

Menanggapi hal itu, akademisi Rocky Gerung mengakui akan menerima jabatan menteri jika tawaran itu datang kepadanya.

• Beredar Kabar Isu Reshuffle Kabinet Jokowi, Nama Ahok BTP Juga Mencuat Diisukan Bakal Jadi Menteri

Hal itu diungkapkannya saat moderator dalam webinar bertajuk 'Reshuffle: Siapa Layak Diganti dan Menggantikan?' menanyakan kesiapan Rocky jika ditawari jabatan menteri hukum dan ham (menkumham).

"Saya mau," kata Rocky dalam webinar bertajuk 'Reshuffle: Siapa Layak Diganti dan Menggantikan?', Sabtu (4/7/2020).

Namun, sebagai konsekuensi dirinya menerima jabatan menteri, Rocky meminta satu syarat yaitu memiliki hak diskresi untuk membubarkan kabinet.

Sebab, ia menilai oligarki memiliki pengaruh kuat dalam setiap pengambilan keputusan politik di Indonesia, termasuk penentuan kursi menteri.

"Jadi menkumham harus punya hak diskresi mengeluarkan undang-undang untuk pembubaran kabinet. Jadi sebagai menkumham saya akan keputusan pertama membubarkan kabinet."

"Dalam negosiasi tukar tambah saya akan bilang kasih saya kewenangan sebagai menkumham atas nama hak asasi manusia saya buat Perppu pembubaran kabinet," imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal reshuffle saat rapat kabinet paripurna di hadapan para menteri Kabinet Indonesia Maju pada 18 Juni 2020, lalu.

• NAMA AHOK MENCUAT JADI MENTERI JOKOWI, PKS Langsug Sebut Minusnya, Partai Prabowo Tak Keberatan?

Dalam kesempatan itu, Jokowi mengutarakan rasa kecewanya terhadap kinerja para menteri yang dinilai tidak memiliki progres kerja yang signifikan.

"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, suasana ini tidak, bapak ibu tidak merasakan itu sudah," kata Jokowi lewat video yang diunggah melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2020).