Pengamat Nilai Calon Dirugikan pada Pilkada yang Berlangsung di Tengah Pandemi Covid 1-9

Pilkada Serentak yang digelar di tengah pandemi Covid-19 itu jangan sampai malah nantinya menimbulkan klaster baru dalam penyebaran Covid-19.

Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam | Editor: Giri
Tribun Jabar/Ferry Fadhlurrahman
Asep Warlan berharap Pilkada Serentak 2020 tak hadirkan klaster baru Covid-19. 

"Kami tekankan kepada KPU Kota Depok, untuk gencar melakukan sosialisasi kepada para pemilih mengenai Covid-19. Sejumlah NGO kepemiluan internasional menyoroti Kota Depok yang akan menyelenggarakan pemilihan di tengah pandemi ini," katanya.

7 Pasien Positif Covid-19 di Kota Sukabumi Masih Tunggu Hasil Swab Test Terakhir

Tahapan pilkada sendiri, katanya, telah dimulai sejak 15 Juni, mulai dari penyusunan data pemilih sampai pengaktifan kembali PPK dan PPS. Dilanjutkan dengan pencocokan dan penelitian data pemilih pada 15 Juli, dilanjutkan dengan rangkaian pemutakhiran data pemilih.

Pendaftaran pasangan calon sendiri akan dilakukan pada 4-6 September 2020, dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan paslon, sampai pengundian dan penetapan nomor urut paslon.

"Swab test para calon yang sebelumnya tidak ada, sekarang ada, untuk memastikan dirinya bebas dari infeksi Covid-19. Bukan ODP, PDP, OTG, apalagi positif," tuturnya.

Pengundian nomor urut paslon, katanya, tidak membawa para pendukungnya untuk menghindari kerumunan. Pengundian ini akan disiarkan secara digital. Tanggal 26 September sampai 5 Desember akan dilakukan kampanye secara berbeda juga.

"Semua tahapan kampanye harus penuhi protokol kesehatan, dominan memakai media digital. Kampanye dialogis bersifat pertemuan dilakukan terbatas, pesertanya maksimal 20, harus jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan. Kampanye rapat umum hanya sekali dilakukan lewat internet," katanya.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jabar, Abdullah Dahlan, menekankan protokol kesehatan ini harus dilakukan di semua tahapan Pilkada Serentak 2020 di Jabar. Termasuk dalam pelaksanaan tahapan verifikasi data, kampanye, sampai pencoblosan dan rekapitulasi.

"Walaupun hanya diikuti delapan kabupaten dan kota, ini adalah ikon kita di Jabar. Jumlah pemilihnya total 15 juta pemilih. Tidak mudah mengawal pilkada ini, butuh kerja sama dengan berbagai pihak, terutama partai dan pemerintah," katanya. (*)

Halaman 3 dari 3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved