Komisi A DPRD Cianjur Sidak Batching Plant, Hasilnya Ditentukan Hari Kamis

Komisi A DPRD Kabupaten Cianjur bersama Satpol PP dan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu

dok.tribun
DPRD Cianjur 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ferri Amiril Mukminin

TRIBUNJABAR.ID, CIANJUR - Komisi A DPRD Kabupaten Cianjur bersama Satpol PP dan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Cianjur menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah lokasi batching plan atau pembuat bahan beton untuk jalan dan bangunan, Senin (29/6/2020).

Hasilnya, sejumlah batching plan penyedia ready mix yang berdiri di sejumlah wilayah di Kabupaten Cianjur, banyak yang belum melengkapi izin resmi.

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Cianjur, M Isnaeni, mengatakan berdasarkan hasil sidak ke sejumlah batching plan yang ada di wilayah Kecamatan Sukaluyu, tak ada satupun yang dapat menunjukkan dokumen perizinannya.

“Hari ini kami melaksanakan sidak terkait dengan proses perizinan yang mereka miliki di usaha batching plant. Komisi A bersama Satpol PP dan DPMPTSP langsung ke lokasi yang kami datangi empat batching plant tetapi keempat pimpinannya tidak hadir, sehingga tidak bisa memperlihatkan perizinannya. Tetapi kami punya informasi, bahwa sebetulnya batching plant yang kami datangi perizinannya kurang lengkap,” kata Isnaeni.

Nick Kuipers, Kisah Tentang Antusiasme dan Nama Usaha Kulinernya yang Dinilai Unik

Isnaeni mengatakan, pihaknya mengundang pengelola batching plant yang ada di Cianjur untuk datang ke Komisi A pada hari Kamis (2/7/2020) mendatang.

“Jika hari Kamis tidak datang atau tidak bisa menunjukkan perizinan batching plant-nya, terpaksa kami akan menurunkan rekomendasi untuk menutup kegiatan mereka,” katanya.

Isnaeni menyebut perizinan batching plant sangat banyak yang harus ditempuh dan tidak sesederhana yang dipikirkan. Salah satunya, harus ada izin usaha jasa konstruksi nasional dan persetujuan Amdal Lalu Lintas dimana batching plant berdiri.

”Kalau (berdiri) di dekat jalan nasional harus dari Kemenhub (Amdal Lalin),” kata Isnaeni.

Isnaeni mengatakan, pihaknya mendorong agar pengelola batching plant memiliki perizinan lengkap. “Perlu kami bereskan, jangan sampai mereka yang berusaha di sini kelengkapan perizinannya tidak mereka tempuh,” katanya.

Dedengkot Sunda Empire Seharusnya Tidak Dipidana, Kasus Ini Ranah Akademis

Saat ditanya berapa jumlah batching plant di Cianjur, Isnaeni mengungkapkan baru ada sekitar 11 batching plant. Namun yang skalanya kecil juga ada.

“Kami sudah pastikan, hari Kamis mereka tidak bisa menunjukkan (perizinan) kami akan tutup,” katanya.

Penulis: Ferri Amiril Mukminin
Editor: Ichsan
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved