Komisi II DPRD Kabupaten Tasikmalaya Sidak Lima Pasar Tradisional, Ini Hasilnya
Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Tasikmalaya melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lima pasar tradisional, Kamis (11/6/2020).
Penulis: Firman Suryaman | Editor: Giri
Laporan Wartawan Tribun Jabar, Firman Suryaman
TRIBUNJABAR.ID, TASIKMALAYA - Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Tasikmalaya melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lima pasar tradisional, Kamis (11/6/2020).
Kelima pasar tradisional yang disidak adalah Pasar Singaparna, Tawangbanteng, Cisayong, Rajapolah dan Ciawi.
Hasilnya, tidak satu pun pasar yang menerapkan protokol kesehatan.
Warga masih berkerumun dan banyak yang tak memakai masker.
"Warga, baik penjual maupun pembeli, sehingga pelanggaran protokol kesehatan cegah Covid-19 bebas dilakukan," kata Asep Muslim, seorang anggota Komisi II DPRD Kabupaten Tasikmalaya.
Ia pun tidak melihat penyediaan alat tempat mencuci tangan.
Hal serupa juga ditemui di sejumlah minimarket yang ikut disidak. Meski ada tempat mencuci tangan tapi warga yang tak memakai masker dibiarkan masuk.
• Update Penyebaran Covid-19 di Indramayu: Kasus ODP dan PDP Masih Terus Bertambah
"Kondisi seperti itu sangat rentan penyebaran Covid-19. Saya menyayangkan perhatian pemerintah yang nyaris tidak ada. Warga dibiarkan berkerumun tanpa mengenakan masker serta tidak ada tempat cuci tangan," ujar Asep.
Beragam alasan, kata Asep, dilontarkan para pembeli maupun pedagang yang tak memakai masker. Ada yang mengaku lupa, belum punya, bahkan merasa tetap aman tidak memakai masker.
• Komunitas Sambut Baik Rencana Pemkot Bandung Tambah Jalur Sepeda, Tapi Ada Catatannya
"Selain kurangnya kesadaran warga, hal itu juga disebabkan kurangnya sosialisasi dari pemerintah betapa pentingnya penerapan protokol kesehatan sepanjang pandemi Covid-19 belum berakhir," ujar Asep.
• Atep Berlabuh ke Demokrat karena Warnanya Biru, Berhubungan dengan Persib?
Temuan Komisi II itu, tambah Asep, akan dibawa ke tingkat Bamus untuk dibahas lebih lanjut. Nanti Bamus yang menentukan perlu tidaknya memanggil eksekutif untuk menanyakan hal itu. (*)