Iuran Bulanan SMA, SMK dan SLB di Jabar Gratis 6 Bulan, Mulai Juli

Selain program tersebut, Dewi mengatakan Provinsi Jawa Barat memberikan Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) kepada 4.146 SMA/SMK/SLB swasta dan 1.198 Madrasah Aliyah (MA).

Menurut Dewi, BPMU sudah berjalan untuk meringankan biaya operasional sekolah swasta dan MA.

“Jumlah siswa SMA/SMK/SLB swasta yang mendapat bantuan 1.076.298 siswa. Sedangkan, siswa MA berjumlah 226.069 orang. Besaran dana bantuan setiap siswa per tahunnya pada 2020 adalah Rp 550 ribu. Besaran itu meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp 500 ribu per siswa per tahun,” ucapnya.

Sebelum dua program itu disetujui DPRD Jabar, Rabu (27/11/2019), kata Dewi, Disdik Jabar pun menjamin akses pendidikan siswa Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM) yang tidak diterima pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019, tetapi bersekolah di SMA/SMK swasta. Disdik Jabar memberikan bantuan sebesar Rp 2 juta per tahun bagi setiap siswa.

“Instruksi Pak Gubernur, kami harus memastikan siswa-siswi yang mendaftar lewat PPDB berasal dari KETM, jika tidak keterima di SMA Negeri, dipastikan bersekolah di swasta,” kata Dewi.

Dewi memastikan bahwa sederet program tersebut yang berkaitan dengan bantuan biaya sekolah, tidak mengganggu pembangunan pendidikan di kegiatan-kegiatan lainnya.

“Sebelumnya, kami melakukan efisiensi anggaran. Setelah itu, kami mulai mematangkan rencana gratis iuran bulanan. Dan setelah lima tahun, akhirnya program tersebut terealisasi. Tentu ini kabar baik untuk orang tua dan semua siswa di Jabar,” ucapnya.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil pun memastikan bahwa program Gratis Iuran Bulanan sudah disetujui oleh DPRD Jabar. Menurut gubernur yabg akrab disapa Emil ini, pihaknya lebih dulu memangkas dana hibah dan anggaran perjalanan dinas ASN guna merealisasikan program tersebut.

“RAPBD sudah diketok palu, tinggal dievalusasi oleh Kemendagri. Salah satu highlight terbesar, bisa dimulainya SPP kalau istilah dulu, sekarang namanya iuran bulanan peserta didik (IDPD) untuk SMA dan SMK negeri," kata Emil November lalu.

Untuk mendapat angka tersebut, katanya, pihaknya bekerja keras mengefisiensikan berbagai anggaran lainnya. Dengan demikian, sedikit demi sedikit, angka Rp 1,4 triliun tersebut terkumpul untuk penggratisan iuran bulanan.

"Ya semuanya yang paling besar itu mengencangkan ikat pinggang di hibah bansos. Tapi saya posting kan SPJ perjalanan dinas sampai Rp 150 miliar itu kita kurangi untuk PNS supaya keberpihakan untuk pelayanan dasar ini hadir di Jabar," katanya.

Emil menyatakan efisiensi anggaran perlu dilakukan karena program Gratis Iuran Bulanan memerlukan anggaran sekira Rp 1,4 triliun.

"Anggarannya kan besar kecilnya relatif. Ini kan hasil menghemat dana hibah bansos, dulu hibah bansos banyak sekali sekarang kita cukupkan efisienkan secukupnya,” ucapnya.

Emil mengatkan iuran bulanan peserta didik untuk sekolah setingkat SMA di Jabar ini akan dibebaskan atau digratiskan mulai tahun ajaran 2020-2021. Menurut Emil, bantuan untuk siswa ini tidak hanya berlaku untuk SMA/SMK negeri, namun juga berlaku untuk siswa yang tidak lolos PPDB, untuk difasilitasi menuntut ilmu di sekolah swasta.

“Untuk siswa tidak mampu dan tidak lolos PPDB, ada bantuan juga di sekolah swasta. Untuk MA bantuannya sama, tapi disalurkan lewat Kemenag,” katanya.