Pedagang Pasar Bandung Ngadu ke DPRD Jabar, Minta Gubernur Dorong Wali Kota Bikin Perwal Soal Ini

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Aliansi Pedagang pasar se-Kota Bandung mendatangi Kantor DPRD Provinsi Jawa Barat, Selasa (2/6/2020).

Mereka menyampaikan aspirasi supaya pemerintah membuka kembali pusat perbelanjaan yang ditutup sejak tiga bulan yang lalu akibat Covid-19.

Sejumlah perwakilan para pedagang pasar tersebut diterima dan mencurahkan keluhannya kepada Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, Rahmat Hidayat Djati.

Koordinator pedagang pasar Kota Bandung, Rahmat Ari Andi, mengungkapkan bahwa kedatangannya ke kantor rakyat mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk merekomendasikan kepada Wali Kota Bandung supaya menurunkan peraturan wali kota terkait pembukaan operasi pasar.

• VIDEO Sejumlah Anggota TNI, Polri dan Wartawan Ikuti Swab Test Massal di Dinkes Ciamis

"Utamanya kami mendesak pemerintah membuka kembali pasar, tentunya dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan, sebab sudah tiga bulan lebih kami tidak berpendapatan, dan tidak ada solusi apapun dari pemerintah, kasian termasuk para karyawannya," katanya dalam kesempatan tersebut.

Bahkan untuk membantu para karyawan seperti di Pasar Baru yang memiliki 4.300 kios, dengan jumlah karyawan sekitar 12 ribu karyawan, katanya, para pemilik toko berpatungan untuk membantu para karyawan berasal dari luar daerah yang tidak bisa pulang kamoung dan tetap tinggal di Bandung.

Selanjutnya Aliansi Pedagang Pasar Kota Bandung ini meminta Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat untuk mengawal secara politis membantu membebaskan biaya pengelola selama tiga bulan berjalan pandemi Covid-19 kepada PD Pasar Bermartabat selaku pengelola pasar Kota Bandung.

"Kami-kami sudah tidak berjualan, masa tempat listrik yang tidak kami pakai harus tetap kami bayar, untuknya kami minta itu semua di bebaskan," katanya.

• Aksi Pedagang Pasar Baru Kota Bandung yang Bakal Digelar 2 Juni, Batal Dilaksanakan, Ini Alasannya

Ari mengatakan pihaknya mendorong pemerintah agar memfasilitasi realisasi program relaksasi kredit pararel dengan kebijakan pemerintah pusat.

"Paling pokoknya tiga point itu dan yang lebih utamanya kios-kios untuk kembali dibuka, apalagi ini pasar plat merah, untuk dibuka dijadikan contoh oleh pemerintah ini pasar yang sesuai dengan protokoler kesehatan yang benar," katanya.

Ketua Komisi komisi II DPRD Jawa Barat Rahmat Hidayat Djati mengatakan kaget dengan keluhan yang disampaikan para pedagang pasar di Kota Bandung ini. Mereka, katanya, menyatakan tidak mendapat bantuan pengaman sosial dan tidak mendapat relaksasi kredit dan biaya sewa kios.

"Ini temuan, dan akan segara kami sampaikan ke pimpinan DPRD Jabar, Gubernur dan Walikota, termasuk keinginan pedagang untuk kembali membuka dengan protokol Covid-19. Keluhan barusan ada yang dari indagsar, PD pasar, dan perwakilan Satgas Covid-19 yang ikut audiensi. Kami minta ini untuk diperjungkan dan dirumuskan karena ini soal keberlangsungan ekonomi," ujarnya

Dengan demikian tutur Rahmat, penanggulangan Covid-19 ini jangan hanya fokus soal penanganan atau penanggulangan kesehatan tapi harus juga mempertimbangkan aspek ekonomi utamanya ekonomi kerakyatan.

"Intinya saya siap backup karena harus ada keseimbangan antara kebijakan kesehatan dan kebijakan sektor ekonomi, utamanya masyarakat kecil menengah ini," tuturnya. (Sam)