Masuki New Normal, Jam Masuk Kantor Disarankan Dibagi 3 Gelombang

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Pemprov DKI disarankan berkoordinasi dengan ASN pusat untuk mengatur jam masuk dan jam keluar kantor pegawai.

Hal itu ditempuh supaya tidak terjadi penumpukan pada jam tertentu seperti yang terjadi ketika kondisi normal.

Kebijakan serupa juga diharapkan diberlakukan pada sektor perusahaan swasta.

Sehingga ada keseragaman, dan lebih efektif menghindari penumpukan penumpang di jam sibuk ketika penerapan new normal.

"Ada baiknya dipikirkan untuk mengatur jam masuk dan keluar kerja secara bergelombang, sehingga tidak terjadi penumpukan penumpang yang berlebihan di jam tertentu," kata Anggota Komisi B DPRD DKI Gilbert Simanjuntak kepada wartawan, Selasa (2/6/2020).

Anggota Komisi B ini menyarankan ada pembagian tiga (3) gelombang dengan jarak satu jam.

Pembagian perlu dilakukan mengingat prinsip jaga jarak fisik 1 meter harus diterapkan.

Di sisi lain, Pemprov akan kesulitan kalau harus memperbanyak armada atau meningkatkan frekuensi keberangkatan armada transportasi.

"Disarankan tiga gelombang jarak sejam, mengingat diperlukan jarak 1 meter antar penumpang dan sulitnya menambah jumlah moda transportasi. Juga frekuensi keberangkatan moda transportasi diperbanyak," ujarnya.

Kesiapan Mal di Bandung

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Ema Sumarna bersama Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disdagin), Elly Wasilah, didampingin Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan personel Polrestabes Bandung meninjau simulasi kesiapan sejumlah mall di Kota Bandung, Selasa (2/6/2020).

Peninjuan simulasi ini dilkukan untuk melihat kesiapan mall dan pusat perbelanjaan di Kota Bandung dalam menjalankan protokol kesehatan, sebelum diberikan relaksasi seperti sektor lain yang saat ini sudah mulai beroprasi.

Peninjuan simulasi dilakukan mulai hari ini sampai Jumat 5 Juni 2020, oleh dua tim dari Disdagin, Satpol PP dan personel kepolisian.

Pada hari pertama, tim yang dipimpin Sekda bersama Kadisdagin meninjau tiga mall yakni Bandung elektronik centre (BEC), Paris van java (PVJ) dan Bandung indah plaza (BIP).

Pantauan Tribun saat simulasi di BIP, Ema bersama rombongan melihat bagaimana pengelola mall melakukan simulasi penerapan protokol kesehatan terhadap pengujung yang datang, mulai dari pintu masuk, hypermart, toilet, toko obat, toko kecantikan hingga ruang isolasi.

"Dari apa yang saya lihat hari ini baik di BEC, PVJ dan BIP secara umum kami cukup puas dengan kesiapan dari masing-masing pengelola mall, dari berbagai variasi, inovasi dan kreatifitas setiap mall, karena tidak sama, dari objek dan kondisinya berbeada," ujar Ema, di mall BIP, Selasa (2/6/2020).

Di PVJ, kata Ema, pintu masuk utama ditutup dan dipindahkan ke samping. Hal itu dilakukan untuk membatasi pengujung yang datang.

Jika diizinkan kembali beroprasi, kata dia, pengunjung harus 30 persen dari kapasitas mall.

"Di BIP, semua masuk dari depan, tapi di setiap pintu gerbang ini diwajibkan pengecekan suhu tubuh, alasan apapun dan siapapun tidak diperbolehkan masuk jika tidak menggunakan masker," katanya.

Semua pegawai di mall, kata Ema, nantinya wajib menggunakan sarung tangan, masker dan face shiled.

"Apalagi yang sifatnya direct service, harus menggunakan face sheild, bahkan di kasir-kasir itu seperti di PVJ mereka bagus, di kasirnya pakai tirai dari plastik," ucapnya.

Meski nantinya akan ada pertimbangan untuk mall kembali beroprasi, beberapa tenant seperti wahana bermain anak, bioskop, salon, spa dan karoke belum diperbolehkan beroperasi.

"Di luar itu (wahana bermain anak, bioskop, salon, spa dan karoke), semua boleh, untuk restonya masih take away (dibawa pulang), tidak boleh dine in (makan di tempat), kalau resto yang individu sudah kami perbolehkan, itupun 30 persen dari kapasitas," katanya.

Pemantauan simulasi ini akan terus dilakukan hingga Jumat 5 Juni 2020.

Setelah semua mall melakukan simulasi, hasil pemantauan akan dievalusi dan diserahkan kepada Wali Kota Bandung, Oded M Danial, selaku ketua gugus tugas percepatan penangan Covid-19 Kota Bandung.

"Nanti kita lapor dulu, karena yang mengambil kebijakan bukan kita, tapi Wali Kota hasil pertimbangan unsur pimpinan," ucapnya.(*)