dua syarat penting

Pilkada Serentak Tetap Digelar Desember

Namun, kata Arief, penerapan protokol kesehatan yang ketat pada pilkada akan berimplikasi terhadap penambahan anggaran pelaksanaan pilkada

KOMPAS.com/ANDI HARTIK
Ketua KPU RI Arief Budiman 

KOMISI II DPR bersama pemerintah dan KPU akhirnya sepakat untuk tetap melaksanakan pilkada serentak 2020 pada Desember. Kesepakatan ini diambil dalam rapat kerja virtual antara Komisi II DPR bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Ketua KPU Arief Budiman, di Jakarta, Jakarta, Rabu (27/5).

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan Desember 2020 merupakan opsi pertama dari tiga opsi yang ada antara lain Desember 2020, Maret 2021, dan September 2021. "Kami sepakat terhadap opsi pertama untuk melaksanakan pilkada pada Desember 2020," ujar Doli dalam rapat tersebut, siang kemarin.

Doli pun mengingatkan agar semua pihak berpedoman terhadap apa yang disepakati bersama yaitu berkaitan dengan pelaksanaan pilkada dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Selain itu, uajr Doli, tetap memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi selama tahapan pilkada berjalan.

"Ada dua syarat penting, yaitu terkait dengan protokol kesehatan, kepastian pelaksanaan terhadap setiap tahapan dilakukan sesuai dengan apa yang kami sepakati. Kemudian yang kedua tetap mengutamakan prinsip-prinsip berdemokrasi dalam pelaksanaan pilkada," ujarnya.

KPU menyatakan kesiapannya menggelar pilkada serentak pada Desember 2020 atau jika harus diundur lagi menjadi 2021. "Pada prinsipnya KPU siap melaksanakan tahapan pilkada lanjutan baik untuk Desember, Maret maupun September 2021. Untuk pemilihan Desember 2020 tahapannya dilakukan dan akan mulai kembali Juni, itu dilakukan KPU di antaranya uji publik," kata Arief.

Namun, kata Arief, penerapan protokol kesehatan yang ketat pada pilkada akan berimplikasi terhadap penambahan anggaran pelaksanaan pilkada. Misalnya, seperti potensi penambahan TPS akibat berkurangnya kapasitas pemilih di setiap TPS yang tadinya 800 orang menjadi berkurang. Arief juga menyebut pentingnya jaminan kesehatan seperti alat pelindung diri mulai dari masker dan lain-lain. "Penambahan TPS dalam rangka physical distancing menurut laporan teman-teman (KPU daerah) rasa-rasanya juga agak sulit untuk dilakukan. Tetapi kami masih merancang itu karena minim anggaran," kata Arief.

Arief mengatakan perlu ada kepastian pendukung anggaran agar pilkada bisa dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang disepakati bersama sebelumnya. Pasalnya, anggaran pilkada yang bersumber dari APBD hampir dipastikan tidak bisa mendapat tambahan. "Rasa-rasanya sulit untuk meminta tambahan anggaran dari pemda. Saya tidak tahu ada kalau ada kebijakan khusus dari DPR dan pemerintah," ujar Arief.

Soal anggaran pelaksanaan pilkada dengan protokol Covid-19, Doli berjanji Komisi II DPR akan memfasilitasi agar KPU bisa membahas bersama dengan pemerintah terkait pengajuan penambahan anggaran pilkada. "Komisi II DPR tentu akan mendukung apa yang menjadi kekurangan teman-teman penyelenggara untuk memenuhi pelaksanaan pilkada berdasarkan protokol Covid-19 bersama pemerintah," ujar Doli.***

Editor: Deni Ahmad Fajar
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved