Ridwan Kamil Khawatir Relaksasi Menhub Soal Transportasi, Bisa Bawa Pemudik Berstatus OTG

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengkhawatirkan relaksasi transportasi yang diputuskan Kementerian Perhubungan RI karena berpotensi membawa serta para pemudik dan orang tanpa gejala (OTG) yang merupakan orang dengan Covid-19 tapi tidak terlihat sakit.

"Kami khawatir untuk relaksasi di transportasi publik karena takut ditunggangi oleh pemudik-pemudik, ditunggangi oleh para OTG, karena data menunjukkan dari terminal dan stasiun yang kita tes, ada 1 persen dari mereka yang kita tes ini positif Covid-19. Jadi kalau dibuka keran perjalanan, ini ada potensi minimal 1 persen pembawa virus ini yang harus kita waspadai," katanya di Gedung Pakuan, Selasa (12/5/2020).

Padahal, katanya, walau sudah menghasilkan kabar menggembirakan, Pemprov Jabar masih serius memberlakukan PSBB di Jabar sampai seminggu lagi untuk kemudian dievaluasi untuk melakukan relaksasi PSBB.

"Dari hasil PSBB Provinsi, yang perlu diwaspadai adalah 37 persen wilayah Jawa Barat. Jadi 63 persennya bisa relaksasi pasca-PSBB karena data menunjukkan pergerakan tidak ada di 63 persen wilayah Jawa Barat. Maka 63 persen Ini kemungkinan bisa kembali ke situasi yang lebih normal setelah kita lakukan evaluasi," katanya.

• Gerobak Sedekah, Inisiatif Emak-emak di Karawang, Siapa Pun Bisa Mengisi Takjil Buat Buka Puasa

Hasilnya, katanya, baru akan dikaji dan diumumkan setelah PSBB berakhir pada 20 Mei 2020. Saat itu, akan ditentukan daerah mana saja yang sudah bisa beraktivitas normal dengan penjagaan kesehatan dan jarak sosial, daerah mana yang masih lanjut PSBB.

"Kemudian dari sisi lalu lintas lalu lintas, sebenarnya kita sudah memenuhi kriteria secara teori yaitu menekan pergerakan lalu lintas di 30 persen. Tapi pas kita buka datanya ada pergerakan naik setiap sore berarti, masyarakat yang masih ngabuburit ada walaupun dalam total masih di 30 persen pergerakan," katanya.

Di sisi lain, katanya, Pemprov Jabar sudah memberikan bantuan-bantuan untuk warga terdampak Covid-19, di antaranya dari Pemprov Jabar berupa Rp 350 ribu paket sembako dan Rp 150 bentuk tunai. Mengenai adanya wacana bantuan diberikan secara tunai 100 persen, katanya, pihaknya masih mengacu pada survei yang menyatakan 60 persen warga Jabar masih menginginkan bantuan berbentuk gabungan antara sembako dan tunai.

"Ini akan kami putuskan dengan dewan, jika dianggap sesuai aspirasi rakyat, pola Jawa Barat tidak akan berubah. Tapi kalau ada aspirasi yang lebih memungkinkan secara kuat, bukan tidak mungkin dilakukan pemberian bentuknya tunai 100 persen," katanya.

Emil pun mengatakan alasan pengiriman barang bantuan baru mrlibatkan PT Pos dan ojek yang menggunakan sepeda motor. Hal ini karena masyarakat yang tidak mampu banyak tinggal di permukiman dengan jalan sempit atau gang yang tidak bisa masuk oleh kendaraan-kendaraan seperti angkot atau mobil boks.

"Itulah kenapa dipilihnya PT Pos dan ojek karena bisa mengirimkan ke daerah-daerah miskin, daerah-daerah yang rawan miskin berliku-liku masuk ke daerah-daerah yang tidak bisa terjangkau oleh kendaraan roda empat," katanya.

• Bongkar Kasus Sembako Busuk di KBB, Proses Pengadaan Hingga Penyaluran Sudah Diselidiki Polisi

Tapi kalau ada pola-pola bantuan yang sifatnya bisa diberi akses melalui kendaraan roda empat, katanya, kemudian kolaborasi adalah ciri masyarakat dan gugus tugas di Jawa Barat, nanti aspirasi Organda untuk melibatkan angkutan umum dalam penyaluran bantuan akan ditampung dicarikan peran yang pas sesuai dengan kebutuhan.

"Saya kira itu yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan berita begini menyemangati warga Jawa Barat. Insya Allah ekonomi akan dibuka lagi secepatnya," katanya.