Mengenai THR, Pemprov Jabar Minta Pengusaha dan Pekerja Berunding

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemprov Jabar menekankan kepada perusahaan guna mengedepankan bipartit atau perundingan antara pengusaha dengan pekerja dalam setiap keputusan, termasuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) di tengah pandemi Covid-19.

"Didorong untuk melakukan perundingan antara perusahaan dengan pekerja dalam mengambil semua keputusan," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jabar Mochamad Ade Afriandi di Kota Bandung, Jumat (8/5/2020).

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan dalam Masa Pandemi COVID-19.

Dalam SE yang keluar pada 6 Mei 2020, Menteri Ketenagakerjaan mengizinkan perusahaan swasta menunda atau mencicil pembayaran THR keagamaan di tengah pandemi Covid-19.

Ade menyatakan, hal tersebut harus dibahas bersama antara perusahaan dan pekerja melalui proses perundingan. Perundingan harus dilandasi itikad baik untuk mencapai kesepakatan, harus ada keterbukaan dan kejujuran antara pimpinan perusahaan dengan pekerja/buruh, dan tidak memanfaatkan situasi pandemi ini untuk tidak mematuhi norma ketenagakerjaan di Indonesia.

• Tinjau PSBB di Perbatasan Jabar-Banten, Pejabat Polda Jabar Sebut Arus Lalu Lintas Menurun

"Disnakertrans Jabar tetap meminta pimpinan perusahaan memenuhi kewajiban membayar THR untuk pekerja/buruh, sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan," ucapnya.

Guna memastikan semua perusahaan mengimplementasikan SE Menteri Ketenagakerjaan, Disnakertrans Jabar membuat layanan pengaduan dan posko pengaduan THR. Hal itu menjadi salah satu upaya Disnakertrans Jabar untuk memastikan semua keputusan perusahaan diambil berdasarkan kesepakatan dengan pekerja.

"Kami telah menyediakan hotline dan alamat email untuk pelayanan pengaduan, juga menyediakan Posko Pengaduan THR di Kantor Disnakertrans Jabar dan Kantor UPTD Wilayah I Bogor, Wilayah II Karawang, Wilayah III Cirebon, Wilayah IV Bandung, dan Wilayah V Garut," katanya.

Angka perusahaan dan pekerja terdampak Covid-19 di Jawa Barat terus bertambah. Sampai Rabu, 6 Mei 2020, tercatat 1.158 perusahaan yang merumahkan dan melakukan PHK kepada total 75.113 pekerjanya. Ade mengatakan dari total 75.113 pekerja tersebut, 61.084 pekerja dirumahkan dan 14.029 pekerja terkena PHK.

• Meski Ada Wabah Corona, Stasiun Kereta Api Plered Tetap jadi Lokasi Favorit Warga untuk Ngabuburit

Jumlah pekerja atau buruh yang terimbas Covid-19 ini meningkat sampai ribuan orang dalam waktu seminggu. Pekerja yang dirumahkan pada 30 April 2020 sebanyak 55.508 orang, sedangkan pada 5 Mei 2020 sebanyak 61.084 orang.

Jumlah pekerja atau buruh yang terkena PHK pun meningkat. Dari tanggal 30 April 2020 sebanyak 13.752 orang, menjadi 14.029 orang pada 5 Mei 2020. Data pekerja atau buruh tersebut sudah dilengkapi data identitas lengkap.

Ade mengatakan, Disnakertrans Jabar menyediakan layanan asistensi bagi pekerja yang dirumahkan dan di-PHK untuk mendaftar Program Kartu Prakerja di UPTD dan Balai Latihan Kerja (BLK) Disnakertrans Jabar.

"Disnakertrans Jabar menyediakan layanan asistensi untuk Kartu Prakerja yang kita singkat Lauk-PK. Dilaksanakan Lima UPTD. Wilayah I Bogor, Wilayah II Karawang, Wilayah III Cirebon, Wilayah IV Bandung, dan Wilayah V Garut," katanya.

• Menteri Perdagangan Pastikan Stok dan Distribusi BBM di Jabar Aman Selama PSBB

"Diselenggarakan juga di Balai Latihan Kerja Disnakertrans, Balai Latihan Kerja di Bandung, yakni Balai Latihan Kerja Mandiri dan Balai Latihan Kerja Pekerja Migran Indonesia. Satu lagi di Bekasi, Balai Latihan Kerja Kompetensi," tambahnya.

Pendaftaran Program Kartu Prakerja berlangsung sebanyak 30 gelombang. Mulai dari 11 April 2020 sampai November 2020. Kuota Jabar dalam Program Kartu Prakerja mencapai 937.511.