Jabatannya Rektor, Musni Umar Terima Sembako Bansos dari Pemerintah Jokowi, Kok Tidak Dikembalikan?

Dr Musni Umar, rektor Universitas Ibnu Chaldun (UIC), mengaku menerima sembako bansos dari presiden Jokowi. Semabko diterima dan tidak dikembalikan.

Penulis: Kisdiantoro | Editor: Kisdiantoro
Twitter/Musni Umar
Rektor UIC Jakarta Prof Dr Musni Umar menerima bantuan sosial dari pemerintah Jokowi. 

Indra meminta maaf lantaran video tersebut menimbulkan perdebatan di ranah publik.Tetapi, ia menegaskan, apa yang dia lakukan semata-mata untuk kepentingan warganya.

"Saya selaku kepala desa menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya karena apa yang saya lakukan semata-mata untuk kepentingan warga kami khususnya, umumnya untuk seluruh warga Kabupaten Subang."

"Bahwa saya hanya menyampaikan keluh kesah para kepala desa, yang intinya, kami memohon, dalam membuat suatu kebijakan agar lebih matang, terstruktur dan sesuai," ungkapnya.

 62.848 Pekerja Dirumahkan, Ridwan Kamil Usul Pelatihan Online di Kartu Prakerja jadi Bantuan Tunai

Sebelumnya, Indra Zainal Alim, memprotes cara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam mendata warga yang akan mendapat santunan Bansos terkait Virus Corona.

Dia protes lantaran proses pendataan yang dilakukan pihaknya menjadi sia-sia.

Sebab, ada instruksi penerima bansos berdasarkan data dari Pemerintah Pusat.

Sementara warga yang sudah didata oleh pihak desa tak masuk ke dalam data pemerintah pusat, kemudian menagih janji pembagian bansos ke Kepala Desa.

Dengan adanya kebijakan tersebut, Indra merasa perangkat desa seperti diadu-domba dengan warga.

Hal inilah yang membuat Indra dan jajarannya membuat video protes ke Jokowi, Mendes hingga Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat

Indra tak tampil sendirian saat menyampaikan kritikan, dalam video yang viral itu, tampak Indra didampingi Kepala Dusun, Ketua RW dan Ketua RT

Berikut pernyataan Indra Zainal Alim sebelumnya:

Saya Indra Zainal Alim, Kepala Desa Jalancagak, Kabupaten Subang, kepada Bapak Presiden, Bapak Menteri Desa, terutama Bapak Gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil, tolong ketika bapak mengeluarkan satu kebijakan untuk warga masyarakat luas, khususnya yang berhubungan warga desa, apalagi terkait bantuan, tolong sebaiknya bapak pikirkan terlebih dahulu yang lebih matang.

Jangan sesekali menggembar-gemborkan bahasa bahwa akan mendapatkan bantuan. Warga kami sudah tenang pak sebenarnya sebelum ada statement-statement dari bapak bahwa kami akan mendapatkan bantuan. Karena warga kami sudah biasa hidup dengan kesusahan.

Dengan statement-statement bapak bahwa warga kami akan mendapat bantuan, ini semua ricuh. Dan yang paling garda terdepan adalah kami sebagai kepala desa. Bukan saya saja sebagai Kepala Desa Jalancagak.

Tapi saya yakin seluruh Kebupaten Subang. Termasuk Bapak Bupati Kabupaten Subang pun kebingungan dalam hal kebijakan ini. Dalam setiap hari berubah-ubah! Dari keputusan Menteri kemudian keputusan Dirjen. Mana hirarki perundang-undangan kita digunakan. Jangan dijadikan bencana atau musibah ini menjadi pencitraan bagi bapak-bapak.

Tolong sekali lagi, pak. Kami sebagai kepala desa seolah-olah diadu domba oleh kebijakan bapak dengan warga kami sendiri. Sekarang Kadinsos Kabupaten Subang pun seolah-olah cuci tangan. Bahwa data yang diambil oleh RT RW itu tidak berguna seolah-olah, hanya dari DTKS yang boleh diambil untuk mendapatkan bantuan. Ini menjadi simpang siur kembali.

Sumber: Tribun Jabar
Halaman 3 dari 4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved