Bukti Data Penerima Bantuan Amburadul, Rektor UIC Prof Musni Umar Terima Bansos Jokowi, Ini Fotonya!
Prof Dr Musni Umar, rektor Universitas Ibnu Chaldun Jakarta mengaku menerima bansos dari pemerintah Jokowi. Bantuan tidak dikembalikan, tetap diterima
"Saya sarankan kalau ada Bansos terima, kalau merasa tdk berhak berikan yg lebih perlu," imbuhnya.
Menanggapi itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyebut bahwa data penerima bantuan sosial dari pemerintah pusat memang amburadul.
Maka tidak heran apabila banyak kepala desa memprotesnya.
"Data kita amburadul berantakan. Itulah yg dikeluhkan banyak kepala desa n pelaksana di bawah. Urus data begini saja belepotan. Duh, ironi negara maju," ungkapnya.
Curahan kades di Subang
Indra Zainal Alim, Kepala Desa Jalan Cagak di Kabupaten Subang, memberikan penjelasan dan penegasan soal videonya yang viral sejak Senin (27/4/2020) lalu.
Video tersebut berisi keluh-kesahnya mengenai carut-marut data penerima bantuan sosial yang dinilainya membingungkan petugas di lapangan.
"Pada kesempatan kali ini, saya akan mengklarifikasi pernyataan saya yang viral pada hari Senin tanggal 27 April 2020 terkait dengan bantuan yang bersumber dari Provinsi Jawa Barat," ujar Indra dalam rekaman video konferensi pers yang beredar, Rabu (29/4/2020).
Indra meminta maaf lantaran video tersebut menimbulkan perdebatan di ranah publik.Tetapi, ia menegaskan, apa yang dia lakukan semata-mata untuk kepentingan warganya.
"Saya selaku kepala desa menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya karena apa yang saya lakukan semata-mata untuk kepentingan warga kami khususnya, umumnya untuk seluruh warga Kabupaten Subang."
"Bahwa saya hanya menyampaikan keluh kesah para kepala desa, yang intinya, kami memohon, dalam membuat suatu kebijakan agar lebih matang, terstruktur dan sesuai," ungkapnya.
• 62.848 Pekerja Dirumahkan, Ridwan Kamil Usul Pelatihan Online di Kartu Prakerja jadi Bantuan Tunai
Sebelumnya, Indra Zainal Alim, memprotes cara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam mendata warga yang akan mendapat santunan Bansos terkait Virus Corona.
Dia protes lantaran proses pendataan yang dilakukan pihaknya menjadi sia-sia.
Sebab, ada instruksi penerima bansos berdasarkan data dari Pemerintah Pusat.
Sementara warga yang sudah didata oleh pihak desa tak masuk ke dalam data pemerintah pusat, kemudian menagih janji pembagian bansos ke Kepala Desa.