Ramai Video Kades di Sukabumi Sebut Banyak Penerima PKH Double, RT/RW Jadi Sasaran Amukan Warga

Laporan Reporter Tribun Jabar M Rizal Jalaludin

TRIBUNJABAR.ID, SUKABUMI - Di media sosial Facebook ramai Kepala Desa (Kades) Ciwaru, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, membeberkan kekecewaannya terhadap pemerintah soal dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) serta Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

Dalam video yang diunggah akun Facebook Panji Purnama hari Rabu (22/4/2020) pukul 19.19 kemarin, Kades Ciwaru Taopik Guntur Rochmi mengatakan,

"Yang terhormat bapak Presiden Republik Indonesia selaku pemangku kebijakan secara Nasional, yang terhormat bapak Gubernur Jawa Barat, yang terhormat bapak Bupati Sukabumi perkenalkan nama saya Taopik Guntur Rochmi salah satu kepala desa di Kecamatan Ciemas, Desa Ciwaru. Hari ini ingin menyampaikan salah satu bentuk perkeliruan dari sebuah pendataan yang sudah lama terjadi, yang dampaknya bisa kami rasakan hari ini, ketika hari ini kami dituntut untuk mendata berkaitan dengan bantuan-bantuan yang akan disalurkan oleh pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten akibat adanya salah satu wabah internasional, wabah dunia yang hari juga dirasakan oleh Indonesia yaitu adanya dampak wabah virus corona," kata Taopik dalam video tersebut seperti dilihat Tribunjabar.id, Kamis (23/4/2020).

Dalam video tersebut, Taopik membeberkan adanya kekeliruan pendataan bantuan PKH, ada data warga yang double sehingga menerima ganda bantuan PKH, dalam video tersebut ia juga memperlihatkan adanya nomer induk kependudukan (NIK) yang double tapi dengan nama yang sama.

Bahkan, ia mengatakan ada RT RW yang diancam dibunuh warga akibat kekeliruan data penerima bantuan PKH.

"Biarkan suara kebenaran itu menggelegar demi kebaikan dan kebenaran sebuah program yang hari ini kita tahu dan jangan tutup mata, tutup telinga bahwa program PKH, BNPT sudah jadi ranah program bisnis yang dilakukan para oknum-oknum tertentu yang bertugas mengurusi program tersebut, termasuk di dalam sudah banyak oknum pendamping PKH banyak terlibat di dalam bisnis perogram tersebut," kata Taopik kepada Tribunjabar.id melalui pesan singkat, Kamis (23/4/2020).

Taopik mengatakan, para petugas pendamping PKH tidak amanah dalam menjalankan tugasnya. Ia menyebutkan banyak petugas membodohi dan berbohong bahkan menakuti masyarakat penerima bantuan.

"Mereka tidak amanah menjalankan pekerjaannya, semestinya mereka yang harus mendampingi, mendidik masyarakat dalam pelaksanaan program ini, tapi malah mereka banyak membodohi, membohongi, menakuti masyarakat penerima program ini dibantu oleh oknum-oknum ketua kelompoknya, semestinya mereka bertugas memvalidasi, memverifikasi, dan akurasi data kebenaran dan lain sebagainya kaitan dengan data penerima PKH, hari ini suka tidak suka, senang tidak senang kebobrokan dan ketidakbenaran dari sebuah pekerjaan itu harus sama-sama diperbaiki dan dibenahi saya masih banyak punya data bagaimana dan di mana letak perkeliruan program PKH ini terjadi," ujarnya.

Taopik menyebutkan, di Desanya terdapat nama ganda penerima bantuan PKH, bahkan yang sudah meninggal pun masih menerima bantuan.

"Double nama dan bantuannya, yang sudah meninggal masih saja menerima bantuan tersebut, semeskinya bantuan tersebut diambil dan diterima langsung oleh penerima, sekarang proses itu dilakukan pengkordiniran pencairan tersebut dilakukan atau diambil oleh pendamping PKH dan ketua kelompok dengan kerja sama dengan pihak agen bank-bank tertentu dan banyak lagi aturan-aturan yang dilanggar dalam proses penyaluran dana bantuan PKH tersebut," katanya.

"Bicara tidak tepat sasaran itu masalah yang hari ini jadi masalah yang jelas kalau data ini tidak direvisi ulang untuk diperbaiki, maka selamanya program bantuan apapun untuk masyarakat hanya akan menimbulkan kericuhan dan kegaduhan bahkan cenderung akan mengorbankan pemerintahan di bawah seperti kami dan jajaran," jelasnya.

Taopik berharap Presiden bisa merevisi ulang data penerima bantuan tersebut dengan data yang lebih akurat sesuai di lapangan.

"Harapan kami semoga bapak Presiden sebagai pemangku kebijakan dari program ini bisa merevisi ulang data penerima bantuan tersebut dengan data lebih valid dan akurat sesuai kenyataan yang ada hari ini," ujarnya.

• Pelaku dan Motif Pembacokan Keluarga di Purwakarta Terungkap, Ini Lima Fakta Kasus Sadis Itu