Musrenbang, Ketua DPRD Jabar Minta Penyusunan RAPBD 2021 Pertimbangkan Dampak Covid-19

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Brigjen TNI (purn) Taufik Hidayat menyatakan sangat mengapresiasi langkah yang ditempuh Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang begitu antisipatif terhadap akibat pandemik Covid-19 sehingga menjadi pertimbangan yang signifikan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2021.

Demikian disampaikan Taufik dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan ( Musrenbang) Provinsi Jawa Barat 2020 dalam rangka Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat 2021, di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (22/4/2020).

Forum musyawarah yang digelar secara virtual itu mengangkat tema "Peningkatan Daya Saing Daerah melalui Percepatan Pemulihan Kesehatan Ekonomi dan Penguatan Kesehatan Masyarakat."

Menurut Taufik, Musrenbang kali ini digelar sedikit berbeda lantaran situasi pandemi Covid-19 yang melanda dunia dan khususnya Jabar.

"Ada yang berbeda pada pelaksanaan Musrenbang pada tahun ini. Suasana kebatinan kita saat ini berada dalam kondisi penuh kekhawatiran dan keprihatinan akibat merebaknya pandemik Covid-19 yang angkanya semakin menunjukkan peningkatan, terlepas dari berbagai upaya pencegahan yang sedang dan telah kita lakukan sampai saat ini," ujar orang nomor 2 Jabar itu.

"Karena itu, pada kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan belasungkawa kepada seluruh keluarga korban Covid-19 baik dari tenaga kesehatan ataupun masyarakat umum. Kiranya mereka semua di tempatkan di tempat yang sebaik-baiknya di sisi Tuhan Yang Maha Esa," ujar Taufik.

Taufik menjelaskan, dalam beberapa rapat Koordinasi Pimpinan Daerah DPRD dengan jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan juga dengan unsur pimpinan daerah lainnya telah menunjukkan adanya upaya serta kesiapan dalam menghadapi pandemik serta akibat susulannya yang diprediksi akan sangat berpengaruh tidak saja terhadap sektor kesehatan, namun juga terhadap sektor ekonomi, sosial bahkan keamanan.

Pada sektor ekonomi, kata Taufik, imbas dari Covid-19 ini telah memporak porandakan tatanan ekonomi nasional, bahkan hal itu sangat terasa di setiap daerah.

"Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2020 masih lumayan tinggi namun pada kuartal II-2020 tantangan besar sudah menanti," tuturnya.

Menurutnya, jika mengacu pada pernyataan Menteri Keuangan maka situasi Kuartal II-2020 akan berbeda, di mana konsumsi, investasi, dan ekspor, akan terpengaruh karena sejumlah kebijakan global yang menyusul pernyataan World Health Organisation (WHO) yang sudah mengumumkan virus corona sebagai pandemi.

"Menteri Keuangan kita memprediksi Indonesia diperkirakan di angka 2,3 persen. Bahkan IMF memprediksi kalau ada guncangan yang lebih maka ekonomi Indonesia kemungkinan tahun ini negatif 0,5 persen. Artinya semua tidak bisa dilakukan dengan mengandalkan APBN," tutur Taufik.

"Karenanya kita sebagai Pemerintahan di Jawa Barat perlu mengantisipasi masalah ini dalam penyusunan RKPD tahun 2021 mendatang," katanya menambahkan.

Taufik mengatakan terdapat beberapa pokok pemikiran dari DPRD Jabar berikut sejumlah hasil rapat koordinasi termasuk dalam Rapat Paripurna, Senin kemarin, yang perlu menjadi pertimbangan Gubernur beserta jajarannya dalam menyusun RKPD tahun 2021.

"Di bidang Pemerintahan dalam upaya peningkatan daya saing daerah melalui percepatan pemulihan ketahanan ekonomi dan penguatan kesehatan masyarakat, dengan adanya anggaran pusat dan program lain di daerah termasuk di antaranya sebagai akibat Covid-19 diharapkan ada bimbingan dari Pemprov Jabar agar tidak ada program yang tidak berjalan, yang akan semakin mempersulit masyarakat," papar Ketua DPD Gerindra Jabar itu.