2.764 Usaha Pariwisata di Jabar Tutup Membuat 30 Ribu Pekerja Terdampak

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Selama masa wabah Covid-19 di Jawa Barat, pariwisata menjadi satu di antara sektor yang paling terpuruk. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun menyatakan segera mengambil langkah strategis untuk menanggulangi krisis tersebut.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, Dedi Taufik, mengatakan berdasarkan data sampai 16 April 2020, terdapat 2.768 usaha pariwisata di Jawa Barat yang tutup. Imbasnya, sekitar 33.084 tenaga kerja pariwisata hampir kehilangan mata pencaharian.

"Ada 2.768 usaha pariwisata, yang terdiri dari destinasi wisata, hotel, dan ekonomi kreatif, yang sudah tutup dengan sumber daya manusia pariwisata di Jabar terdampak sekitar 33.084 tenaga pariwisata,” ujar Dedi saat dihubungi, Sabtu (18/4/2020).

Dalam fase krisis ini, katanya, langkah pertama yang akan diambil Disparbud Jabar adalah membantu para pelaku dan tenaga kerja sektor pariwisata yang terkena dampak. Satu di antaranya adalah dengan memberikan bantuan dan program kepada mereka yang bergantung pada industri ini.

"Fokus kami di poin ketiga adalah kepada pekerja yang bergerak di sektor pariwisata dan UMKM, kami coba bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota," katanya.

Langkah strategis ini pun telah disampaikan kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI (Kemenparekraf), Wishnutama, dalam rapat terbatas melalui video conference, 16 April 2020.

Rapat virtual ini diikuti juga oleh enam perwakilan provinsi yang wilayahnya memiliki destinasi super prioritas (DSP), yakni Sumatera Utara, Jawa Tengah, Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Utara.

Selain itu ada lima perwakilan provinsi yang wilayahnya menjadi pintu utama masuk wisatawan mancanegara yakni Bali, Jawa Timur, Jakarta, dan Jawa Barat.

Langkah strategis Disparbud Jabar dalam menghadapi krisis ini, menurut Dedi, sejalan dengan program pemerintah pusat. Kementerian menginginkan adanya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kota dan kabupaten untuk melewati masa-masa sulit ini.

"Kami menawarkan ada matching fund saat kedaruratan dan harus ada matching program saat recovery, dan matching promotions dengan event bersama,” ujar Dedi.

• Google Doodle Hari Ini, Ucapkan Terima Kasih kepada Pembantu Penanganan Virus Corona

• Survei IPB: 86,4 Persen Pekerja dan Pencari Kerja Setuju RUU Cipta Kerja, Perlu Sosialisasi

Selain itu, Dedi menambahkan, strategi dan langkah yang sinergis antara pemerintah pusat dan daerah akan mempercepat fase krisis di sektor pariwisata.

"Harus ada strategi dan langkah yang sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan Covid-19 di sektor pariwisata. Serta strategi pada fase pemulihan menuju fase normalisasi penekanan pada brand awareness," ucapnya. (*)