Dedi Mulyadi Minta Pemerintah Hati-hati Janji Bantuan Dampak Covid-19, Ketua RT Bisa jadi Korban

TRIBUNJABAR.ID - Anggota DPR RI Dedi Mulyadi meminta semua pihak berhati-hati memberikan pernyataan tentang janji bantuan bagi warga terdampak Covid-19.

Pasalnya, jika janji itu tidak sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat, maka bisa menimbulkan konflik di masyarakat yang akhirnya ketua RT dan RW jadi korban kemarahan masyarakat.

"Karena RT RW lah yang mendata masyarakat untuk dapat bantuan. Ketika didata, pada akhirnya tak terima atau yang menerima sebagian, maka RT dan RW jadi korban," kata Dedi Mulyadi, melalui keterangan tertulisnya, Senin (13/4/2020).

Menurut Dedi, jika ingin memberi bantuan, tak perlu nilainya diumumkan terlebih dahulu. Pemerintah justru harus mendata dahulu para calon penerima.

Misalnya, kata Dedi, bantuan progam keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT) jauh lebih terukur karena ada data yang memadai serta kualifikasinya sudah terukur dan rutin.

• Dokter Tirta Ajak Anak Muda Bandung Aktif Cegah Penyebaran Corona, Tidak Harus Jadi Influencer

Tetapi di luar itu sangat sulit membuat ukuran karena saat ini semua orang merasa terdampak oleh Covid-19.

Oleh karena itu, kata Dedi, bantuan sosial dampak dari Covid-19 jangan mengorbankan aparat pemerintah paling bawah, yaitu RT RW dan kepala desa atau kelurahan.

Sebab, pemberian jenis bantuan sosial di luar penerima PKH dan bantuan BPNT yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat itu akan mengalami kesulitan dalam identifikasi masyarakat calon penerima.

Masyarakat di luar PKH dan BPNT semuanya merasa terdampak oleh Covid-19.

"Sedangkan bantuan yang didengungkan selama ini dalam pandangan saya jumlahnya tak akan mencukupi yang pada akhirnya aparat desa, RT, RW dan perangkat desa itu harus memilih dengan jumlah yang sangat terbatas. Itu akan menimbulkan gejolak di masyarakat," kata Dedi.

• Pemkot Sukabumi Umumkan 5 Orang Positif Covid-19 Usai Jalani Tes Swab, 4 di Antaranya Petugas Medis

Dirikan Laboratorium Pemeriksaan Corona di Rumah Sakit Kabupaten/Kota

Dedi juga meminta pemerintah mendirikan laboratorium pemeriksaan corona di rumah sakit-rumah sakit di kota dan kabupaten.

Hal itu agar pemeriksaan sampel swab bisa segera keluar sehingga pasien tidak harus menunggu lama untuk mendapat kepasitkan positif atau negatif.

Menurut Dedi, berkembangnya Covid-19 ke desa sekarang ini karena banyak orang yang mudik dan juga tenaga kerja Indonesia yang pulang. Hal itu juga menunjukkan bahwa proses isolasi tidak berjalan.

Lalu masalah lainnya adalah lamanya hasil tes swab sehingga penanggulangan terhadap pasien positif cenderung lamban.